Berita Karawang

Asep Agustian Kaget, Jembatan KW 6 Karawang Tak Punya Amparan Besi

Asep Agustian meminta Dinas PUPR memanggil pihak kontraktor untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: AC Pinkan Ulaan
Tribun Bekasi/Muhammad Azzam
Longsornya konstruksi Jembatan KW 6 menyebabkan bahu jembatan patah, dan bagian jalan retak. 

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG -- Amblesnya konstruksi Jembatan KW 6 Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat, membuat pengamat pemerintahan, Asep Agustian, terkejut.

Pasalnya, pembangunan jembatan itu menelan anggaran Rp10 miliar, dan belum satu bulan diresmikan oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana.

Saat peresmian jembatan KW 6 Kepuh pada 29 Desember 2021, Cellica didampingi Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri, Kepala Dinas PUPR Dedi Ahdiyat, dan pejabat lainnya.

Jembatan KW 6 Karawang amblas pada Sabtu (15/1/2022) malam, di sisi Karang Pawitan. Tampak bagian bahu jembatan patah, karena tanah penyangganya longsir ke saluran irigasi.
Jembatan KW 6 Karawang amblas pada Sabtu (15/1/2022) malam, di sisi Karang Pawitan. Tampak bagian bahu jembatan patah, karena tanggul penyangganya longsor ke saluran irigasi. (Tribun Bekasi/Muhammad Azzam)

 

Asep Agustian langsung mendatangi jembatan KW 6 Kepuh itu untuk melihat kerusakannya secara langsung. Dan di sana dia hanya bisa geleng-geleng kepala.

"Awalnya saya tidak percaya kok jembatan bisa ambles. Kan itu anggaran fantastis ya, ada di tengah kota, dan diresmikan Bupati dan pejabat lainnya," katanya pada Minggu (16/1/2022).

Tidak ada amparan besi

Asep, yang juga sebagai Ketua Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Karawang, mengaku miris hatinya, melihat kecerobohan kontraktor pembangunan jembatan KW 6, dan diduga tidak memperhatikan segi kualitas konstruksi.

"Saya datang ke sana kok sungguh luar biasa ya? Kontraktor yang katanya sudah mahir, spesialisasinya, tapi saya cek kok tanpa ada besi di bawah, amparan besinya tidak ada. Setiap badan jalan harus ada besi keluar dong, ini kok enggak ada sama sekali," katanya.

"Ini urusannya masyarakat dan uang negara, jangan mau cari untung besar tapi masyarakat dikorbankan, sampai Bupati di korbankan. Toh keuntungannya sudah ada dalam pekerjaanya itu. Ini kan tender dan lelang," katanya menyuarakan keheranan yang tak putus-putus.

Asep meminta Dinas PUPR memanggil pihak kontraktor untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut.

Pemkab Karawang, dalam hal ini Dinas PUPR, diminta juga tidak menggunakan lagi perusahaan kontraktor tersebut dalam setiap proyek pembangunan daerah.

"Selaku masyarakat saya kecewa banget. Saya minta juga pihak aparat penegak hukum (APH), ini coba dicek. Betonnya spesifikasinya dicek. Kalau kepolisian dan kejaksaan tidak bisa, ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk," tandasnya.

Jembatan KW 6 atau Kepuh di Kelurahan Karawangpawitan, Kecamatan Karawang Barat ini dibangun dengan menelan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Karawang sebesar Rp10 miliar.

Jembatan itu belum satu bulan diresmikan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Sumber: Tribun bekasi
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved