Berita Jakarta
Tolak Omnibus Law, Lima Juta Buruh Mengancam Bakal Menggelar Mogok Nasional
Lima juta buruh di Indonesia akan menggelar mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law.
Penulis: Desy Selviany | Editor: Panji Baskhara
lihat foto
TRIBUNBEKASI.COM - Lima juta buruh di Indonesia akan menggelar mogok nasional.
Ancaman mogok nasional tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law.
Mengenai buruh mogok nasional dibenarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Ia mengatakan bahwa omnibus law sudah terbukti merugikan buruh.
Baca juga: Massa Buruh Tolak Omnibus Law dan Tuntut Revisi Kenaikan UMP Selain Jakarta
Baca juga: Lagi, Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Akses Jalan Depan Kantor Bupati Karawang Langsung Ditutup Polisi
Baca juga: Seorang Buruh Tewas Diterkam Buaya Saat Mencari Sinyal Demi Bisa Menghubungi Keluarganya
Hal itu terlihat dari kenaikan upah buruh yang hanya Rp 37 ribu perbulannya atau Rp 150 perhari.
"Uang segitu untuk pergi ke toilet saja kenaikan upah enggak cukup, malah nombok."
"Jadi itulah dampak dari omnibus law," ujarnya di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (7/2/2022).
Maka kata Said, apabila pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan membahas omnibus law maka jutaan buruh di seluruh Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional.
Aksi mogok nasional diprediksi akan diikuti 5 juta buruh di seluruh Indonesia baik yang tergabung dari KSPI, Partai Buruh, dan juga KPBI.
Dari mogok nasional itu, puluhan ribu pabrik di Indonesia akan berhenti.
Hal itu kata Said akan membuat kerugian ekonomi hingga ratusan triliun.
"Kami akan lakukan mogok nasional usai DPR RI dan pemerintah paksakan kehendak bahas omnibus law, hal itu dilakukan satu hari kemudian dari pembahasan," ancam Said.
Selain itu buruh juga menuntut penghapusan Presidential Treshold 20 persen dan revisi UU KPK agar kembali kuat.
Kata Said, demo itu dilakukan serempak di beberapa kota di Indonesia seperti di Aceh, Semarang, Medan, dan Bandung.
Di Jakarta demo digelar di DPR RI dan diikuti 1.000 buruh.
Seharusnya kata Said ada 5.000 buruh yang ikut aksi di DPR RI.
Namun karena Omicron maka mereka sepakat kurangi jumlah massa.
(Wartakotalive.com/DES)
