Berita Bekasi

Sambut Baik Revisi Permenaker soal JHT, Buruh: Terpenting Pencairan Tak Harus Tunggu Usia 56 Tahun!

Namun, yang terpenting menurut Amir jika pencairan JHT tidak harus menunggu usai 56 tahun seperti pada aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Dedy
TribunBekasi.com
Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi melawan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Selasa (1/3) siang. 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN --- Ditengah polekmik Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang diproses oleh para buruh, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan jika Permenaker tersebut sedang dilakukan revisi.

Hal ini menyusul Perintah Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Dengan di revisinya Permenaker nomor 2 tahun 2022 artinya, pencairan JHT yang menjadi polekmik itu masih tetap menggunakan Permenaker yang lama yaitu Permenaker nomor 19 tahun 2015.

Menyikapi hal ini, buruh Bekasi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi mengapresiasi langkah Menaker yang akhir mau untuk merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait JHT itu.

Baca juga: Kantornya Digeruduk Massa Buruh, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi Sampaikan Hal Ini Soal JHT

Baca juga: Buruh Demo di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi: JHT Ini Uang Buruh, Kok Dipersulit, Ada Apa?

"Gini, kabar baik (revisi) tentu kita sambut dengan gembira ya. Sehingga atas situasi ini Pemerintah merespon.  Kita apresiasi lah, tapi ini belum pada posisi yang kita inginkan, jadi kota lihat aja nanti," kata Konsulat Cabang FSPMI Bekasi, Amir Mahfuzh, Jumat (4/3/2022).

Diungkapkan oleh Amir, jika revisi yang dilakukan oleh pemerintah terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 dibatasi hingga 3 bulan.

Artinya sebelum Permenaker itu efektif masih menggunakan Permenaker lama nomor 19 tahun 2015.

Oleh karena itu, para buruh sendiri masih akan menunggu hasil revisi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

BERITA VIDEO : GENERASI MUDA BAKAL DIRUGIKAN BILA JHT DICAIRKAN USIA 56 TAHUN 

Namun, yang terpenting menurut Amir jika pencairan JHT tidak harus menunggu usai 56 tahun seperti pada aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu.

"Jika mau revisi ya silahkan revisi tapi kalo pencairan JHT tidak bisa dicarikan seperti  Permenaker yang lama, kita akan lawan lagi," ujarnya.

Saat ini yang menjadi polekmik terkait JHT, yaitu pencairan JHT yang harus mengacu pada usia 56 tahun.

Artinya buruh yang terdampak PHK atau resign tidak bisa mencairkan JHT mereka. Sebab, JHT itu biasanya digunakan mereka yang terdampak untuk menyambung hidup pasca di PHK ataupun resign.

"Jadi subtansi kita itu setelah orang resign tidak bisa mencairkan JHT. Itu yang kita pantau. Ini kan masih kita tunggu lagi ya selama 3 bulan hasil revisi seperti apa, kalo tidak sesuai tentu akan kami lawan kembali," ucapnya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved