Berita Pendidikan

Kemendikbudristek Pastikan PTM Masih 50 persen saat PPKM Level 2

Aturan PTM 50 persen saat PPKM Level 2 itu berlaku bagi bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Ichwan Chasani
Wartakotalive.com/Rizki Amana
Ilustrasi kegiatan PTM Terbatas. 

TRIBUNBEKASI.COM — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) masih dilaksanakan 50 persen saat status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berada pada level dua.

Aturan tersebut berlaku bagi bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti Sutar mengatakan, Dinas Pendidikan di setiap daerah dan sekolah dapat mengikuti panduan di dalam SKB empat Menteri yang terakhir.

Adapun aturan yang berlaku saat ini sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Silakan dicermati kembali poin-poin yang diatur di SKB empat Menteri. Tentunya pemahaman dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci suksesnya PTM terbatas yang aman dan nyaman,” kata Suharti berdasarkan keterangannya pada Sabtu (12/3/2022).

Baca juga: Disdik Kota Bekasi Tunggu Instruksi Mendagri Terkait Perubahan Kapasitas PTM

Suharti mengatakan, mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendikbudristek Nomor 2 tahun 2022, PTM terbatas pada wilayah PPKM level 2 dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas.

Kemudian, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, 3, dan 4 tetap mengikuti ketentuan dalam SKB empat Menteri.

“Selain itu, berdasarkan SE Mendikbudristek Nomor 2 tahun 2022, kini orang tua atau wali peserta didik kembali diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ujarnya.

Suharti menambahkan, proses asesmen dalam pelaksanaan ujian sekolah dapat dilaksanakan dengan ragam metode. Kata dia, asesmen tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi dengan beragam bentuk seperti tugas dan lainnya.

Hal itu dikatakan Suharti untuk menanggapi adanya aspirasi masyarakat di beberapa daerah agar pelaksanaan ujian sekolah dilaksanakan secara daring.

Baca juga: PTM 50 Persen di Kota Bekasi Mulai Diterapkan Senin Depan

“Bisa dilakukan secara luring ataupun daring jika masih belum bisa melaksanakan PTM terbatas,” ujarnya.

Suharti menjelaskan, ujian sekolah bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara utuh. Karena itu, asesmen hasil belajar siswa ini menjadi kewenangan dari masing-masing sekolah.

“Hanya para gurulah yang bisa mengetahui proses belajar muridnya, serta bisa menilai mereka secara utuh menggunakan beragam jenis atau bentuk asesmen,” ucap mantan Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Jakarta ini.

Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved