DPD Golkar Gelar FGD IKN, Basri Baco: Demi Menyerap Aspirasi Masyarakat Tentukan Nasib Jakarta

TRIBUNBEKASI.COM --- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menginginkan, pemerintah pusat mendengar pendapat dari pemangku kepentingan seputar nasib Jakarta.

Hal itu yang mendorong DPD Golkar DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli’ pada Selasa (22/3/2022) pukul 14.00.

“FGD itu merupakan upaya kami untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Jakarta dalam menentukan nasib sendiri,” ujar Baco pada Senin (21/3/2022).

Baco mengaku, sering berdiskusi dengan koleganya di DPRD DKI Jakarta terkait sistem pemerintahan di Provinsi Jakarta pasca IKN dipindah ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Tanah Kampung Akuarium Dipilih Anies untuk IKN Nusantara, Warga Berharap Tidak Ada Lagi Penggusuran

Baca juga: Setelah IKN Pindah, Ketua DPRD Harap Jakarta jadi Pusat Bisnis seperti New York

Kebanyakan dari mereka menyebut, idealnya pemerintah pusat melimpahkan otonomi daerah tingkat dua karena pemindahan IKN bakal menjadikan Jakarta menjadi provinsi umum.

“Diskusi ini akan berseri dan akan menjadi rekomendasi kepada Gubernur dan DPR RI. Kan Presiden memberikan waktu kepada Gubernur tapi kelihatannya eksekutif belum bergerak,” katanya.

“Jadi kami berupaya untuk memfasilitasi dan semoga ini akan berkembang terus, sehingga jangan pusat yang menentukan nasib kita di Jakarta. Tapi paling tidak apa sih yang kita mau, tentunya sesuai harapan masyarakat melalui partai-partai. Ini akan menjadi bahan di DPRD dan bahan di DPR dalam menentukan kebijakan nanti bagi Jakarta,” lanjutnya.

Dia menambahkan, acara ini akan dihadiri oleh seluruh perwakilan partai politik yang ada di Jakarta, termasuk DPRD DKI Jakarta.

BERITA VIDEO : PEMPROV DKI DAN PEMERINTAH PUSAT BAKAL BAHAS STATUS JAKARTA

Acara ini juga dikemas secara interaktif, dengan harapan semakin banyak gagasan yang bisa terserap untuk menentukan nasib Jakarta ke depan.

“Sebagai wakil rakyat kami juga perlu urun rembuk (memberikan saran) dalam menentukan nasib Jakarta ke depan,” imbuh Baco yang juga menjadi Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini.

Seperti diketahui, Dewan Pembina Partai (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta akan mengadakan diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli’ pada Selasa (22/3/2022) pukul 14.00.

Acara yang digelar menggandeng Warta Kota (Tribunnetwork/Kompas Gramedia) ini akan dihadiri oleh sejumlah pakar di bidangnya dari akademisi, birokrat hingga legislatif.

Baca juga: Jakarta Diharapkan Tetap jadi Ibu Kota di Masa Transisi Pemindahan IKN

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, diskusi digelar untuk memberi gambaran kepada para kader Golkar maupun masyarakat tentang sistem pemerintahan di Jakarta pasca IKN dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Pemindahan ke IKN Nusantara ini mengacu pada UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2022 lalu.

Menurutnya, Golkar DKI memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan kajian guna menjadi pendorong percepatan perubahan regulasi terhadap status Provinsi Jakarta. Dia berharap, diskusi ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan status Jakarta nantinya.

“Diskusi ini juga akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang persiapan Partai Golkar untuk memasuki era baru Provinsi Jakarta, setelah IKN dipindah,” ujar Zaki pada Senin (21/3/2022).

Acara ini akan dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring maupun virtual. Untuk luring akan dihadiri oleh ratusan fungsionaris Partai Golkar, sementara bagi masyarakat yang ingin menyaksikan dapat mengakses kanal YouTube Warta Kota Production, Facebook Warta Kota dan Instagram @wartakotalive.

Untuk pembicara yang hadir di Kantor DPD Golkar DKI adalah Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof M Ryaas Rasyid, Guru Besar IPDN Prof Sadu Wasistiono dan Ketua Ahmad Doli Kurnia. Sementara Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebagai keynote speaker.

(Sumber : Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri/faf)