Berita Jakarta

DPRD DKI Minta Pemerintah Pusat Serahkan Pengelolaan 13 Sungai Sebelum IKN Dipindah

Permohonan pengelolaan 13 sungai sudah pernah disampaikan kepada pemerintah pusat saat Rakornas di SICC, Bogor pada November 2019 lalu.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Ichwan Chasani
Tribunnews.com
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. 

TRIBUNBEKASI.COM — Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah pusat agar menyerahkan pengelolaan 13 sungai di Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum Ibu Kota Negara (IKN) dipindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Sejauh ini, pemerintah pusat telah memberikan pengelolaan terhadap 13 ruas jalan nasional kepada Jakarta sejak 2019 lalu, sehingga totalnya ada 38 jalan nasional yang sudah dikelola Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, permohonan pengelolaan 13 sungai sudah pernah disampaikan kepada pemerintah pusat saat Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 13 November 2019 lalu.

Politikus PDI Perjuangan ini meyakini, penanganan banjir dan penataan jalan akan lebih mudah jika pengelolaannya ada di tangan Pemprov DKI Jakarta.

“Saya bicara dengan Wakil Menteri PUPR di situ, serahkan saja Jakarta mengenai 13 sungai dan jalan protokol, pasti beres,” ujar Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Harta Indra Kenz Masih Banyak, Giliran Mobil Mewahnya Bakal Disita Polisi

Baca juga: BI Catat Peredaran Uang di Jakarta saat Ramadan hingga Idul Fitri 1443 H Capai Rp 30,02 triliun

Prasetyo mengatakan, persoalan banjir dan kemacetan merupakan hal yang paling krusial di Jakarta. Karena itu, penanganan sungai maupun jalan hendaknya diserahkan kepada DKI, apalagi sumber daya yang dimiliki pemprov juga cukup memadai untuk membenahi sungai dan jalan.

Selain itu, penyerahan pengelolaan kepada pemerintah provinsi juga dinilai akan meringankan pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa lebih berkonsentrasi dalam proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Jadi serahkan saja ke kami, ini tentunya akan membantu pemerintah pusat sehingga mereka bisa konsentrasi mengurus IKN (Nusantara),” katanya.

Prasetyo menambahkan, penyerahan pengelolaan sungai dan jalan juga untuk menghindari perdebatan yang selama ini terjadi. Perdebatan itu terjadi ketika sungai maupun jalan mengalami kerusakan, sehingga perlu adanya upaya perbaikan.

“Kalau itu jalan rusak, yang disalahkan siapa? Pemerintah daerah, nah lebih baiknya dengan adanya rencana pemindahan IKN, serahkan saja kepada DKI karena semua alat kami kan punya,” ucapnya.

Baca juga: Sembilan Pembegal Anggota TNI Diringkus, Tiga Diantaranya Masih di Bawah Umur

Baca juga: Dipanggil Polda Usai Meluncur di Jalan Raya, Atlet Sepatu Roda Diminta Tanda Tangan Perjanjian

“Karena yang akan selalu merawat jalan di Jakarta maupun kali di Jakarta adalah pemerintah daerah. Kalau gua secara gentlemen, ambil DKI karena barangnya ada, alatnya ada dan semuanya ada, sehingga sudah siap,” lanjutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada 13 sungai di Jakarta yang masih dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR. Adapun 13 sungai itu adalah Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Cakung.

Sementara itu 13 ruas jalan yang pengelolaannya sudah dipegang Pemprov DKI Jakarta adalah Jalan Daan Mogot, Jalan Bekasi Raya, Jalan Lingkar Barat, Jalan Pelabuhan, Jalan Jampea, Jalan Cilincing Raya, Jalan Ciputat Raya, Jalan Pasar Jumat, Jalan Kartini, Jalan Bogor Raya, Jalan TB Simatupang, Jalan Cakung Cilincing dan Jalan Akses Marunda. Meski demikian, secara aset kepemilikannya masih dikuasai pemerintah pusat.

Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, pengelolaan 13 ruas jalan nasional itu memang sudah di DKI Jakarta. Namun secara aset atau kartu inventaris barang (KIB), itu dalam proses pemindahan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).

“Tapi kan kami tidak serta merta menunggu proses (pemindahan aset), baru kami kerjakan kalau ada kerusakan. Terpenting kami sudah punya hak pengelolaan dari pemerintah pusat untuk mengerjakan perbaikan jalan,” kata Hari. 

Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved