Berita Jakarta

Tolak Putusan PTUN, KSPI Nilai Turunkan UMP DKI Jakarta Bisa Picu Konflik Pengusaha dan Buruh

Sudah tujuh bulan dari Januari-Juli 2022 buruh menerima upah sebesar Rp 4.641.854. Mereka pasti tidak akan terima jika tiba-tiba upahnya diturunkan.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Ichwan Chasani
Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. 

TRIBUNBEKASI.COM — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas menolak putusan PTUN Jakarta yang menetapkan penurunan UMP DKI Jakarta Tahun 2022. 

Mengacu pada putusan PTUN Jakarta yang dibacakan Selasa (12/7/2022) kemarin, penurunan UMP itu dari semula Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.8454.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PTUN Jakarta tersebut. Pertama, kata dia, tidak boleh ada penurunan upah pekerja di tengah jalan.

“Keputusan PTUN yang menurunkan UMP, mengakibatkan kekacauan di tingkat implementasi di lapangan. Lebih jauh dari itu, akan terjadi konflik antara buruh dan pengusaha,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Rabu (13/7/2022).

Menurutnya, sudah tujuh bulan dari Januari - Juli 2022 buruh menerima upah sebesar Rp 4.641.854.

Baca juga: Pasha Ungu Sebut, Uang Jadi Salah Satu Kunci Keberhasilan Dirinya Membesarkan 7 Anaknya

Baca juga: Tren Penurunan Harga Berlanjut, Emas Batangan Antam Rabu Ini Dihargai Segini, Berikut Daftarnya

Mereka pasti tidak akan terima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar Rp 100.000 pada bulan Agustus.

“Buruh akan semakin susah karena upahnya yang diturunkan. Selain itu, di seluruh dunia, tidak ada penurunan upah di tengah jalan,” jelasnya.

“Kalau mau diputuskan oleh PTUN, seharusnya diputuskan pada Januari 2022, sebelum UMP 2022 diberlakukan,” lanjutnya.

Alasan kedua, kata dia, sejak awal KSPI menolak PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan omnibus law UU Cipta Kerja.

Menurut Said Iqbal, keputusan PTUN Jakarta tersebut membingungkan karena tidak menggunakan dasar UU 13 Nomor 2003, di sisi lain tidak juga menggunakan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Diikuti Penggemar Kemana Pun Pergi, Weni Wen Sempat Merasa Risih

Baca juga: Bene Dion Harap Ghost Writer 2 Jadi Tontonan Menyegarkan Bagi Jagad Perfilman Indonesia

“Jadi putusan ini cacat hukum karena dasarnya tidak jelas. Dia cacat hukum, maka KSPI menolak,” katanya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kalah dalam gugatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta pada Selasa (12/7/2022).

Putusan itu menyatakan, Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 batal diterapkan.

PTUN lalu memerintahkan Pemprov DKI untuk mencabut kepgub tersebut. Berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta pada 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

“Mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845," dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (12/7/2022). 

Sumber: Wartakota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved