Berita Jakarta
Jelang Pemilu 2024, Eksistensi Suharso Monoarfa Dinilai Mengancam Partai Persatuan Pembangunan
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto menilai Suharso Monoarfa seperti tidak serius mengurus Partai Persatuan Pembangunan.
TRIBUNBEKASI.COM - Eksistensi Suharso Monoarfa dinilai mengancam partai yang dipimpinnya sendiri, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto menilai Suharso Monoarfa seperti tidak serius mengurus partai.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk 'Akankah PPP Lolos Parlimemtary Treshold 2024' yang digelar Tim Hukum Penyelematan PPP di Jakarta, Senin (29/8/2022).
"Hanya kepentingan individu saja dikeluarkan. Dia menyebut kyai amplop. Ini sengaja atau tidak, Suharso sudah meruntuhkan rumah besar yang membesarkannya," ujar Hari Purwanto.
Baca juga: Disebut Melecehkan Ulama, Salim Kecam Isi Pidato Suharso Monoarfa: Tidak Pantas Bicara Seperti Itu
Baca juga: Viral Potongan Video Pidato Suharso Monoarfa, DPP PPP: Tidak Bermaksud Menyinggung Kyai dan Ulama
Hari menilai, Suharso seperti lupa bahwa dia dibesarkan oleh PPP.
Menurutnya pernyataan Suharso yang kontroversial dan menimbulkan polemik itu dinilai mengancam basis massa seperti kyai, ulama dan ustaz.
"Ketum PPP dengan mengucapkan kyai amplop, padahal tak semua bersikap itu. Itu sama saja pelecehan. Apa yang dikatakan Suharso sudah tak benar."
"Dia yang menghancurkan PPP, bukan kadernya. Apalagi statment itu masih menjadi trending," kata Hari.
Sementara, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menambahkan dari beberapa hasil survei ektabilitas PPP merosot dan terancam tak lolos ke parlemen.
"Bahkan, suaranya tergerus oleh adanya partai baru. Tentu saya lihat wajar karena ada kekhawatiran itu terhadap PPP dari internal mereka sendiri," ungkap Ray.
Ray meyakini, jika suasana PPP tak nyaman, akan sulit PPP melakukan konsolidasi dan mobilitas dalam rangka meraup suara.
"Berdasarkan itu, saya kira kalau sampai Desember 2023, mereka kesulitan bersaing ke parlemen dan melawan partai baru," jelas Ray.
Ray mendesak, persoalan Suharso ini sebaiknya segera diselesaikan sebelum Desember 2023. Karena pasca itu akan sulit melakukan perbincangan soal keabsahan dan persiapan Pileg 2024.
"Jika tidak, PPP juga berpotensi kehilangan basis massa pemilih akibat kontroversi Ketum. Khususnya soal pemilih perempuan dan kalangan ulama," jelas Ray.
Koordinator Tim Penyelamat PPP M Soleh Amin akui sudah ada teguran dari majelis agar Suharso mengundurkan diri demi menyelematkan kepentingan PPP.