Biaya Material Ikut Naik Imbas Kenaikan Harga BBM, Pengusaha Konstruksi di Karawang Menjerit

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG --- Pengusaha kontruksi di Karawang, Jawa Barat mengeluhkan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Karawang, Deden Permana mengungkapkan imbas kenaikan harga BBM membuat harga sejumlah bahan material mengalami kenaikan.

Tidak hanya itu, Deden menambahkan, biaya transportasi pun ikut membengkak.

“Kenaikan BBM ini berpengaruh ke harga satuan volume material dan transporternya,” kata Deden, pada Sabtu (10/9/2022).

Sementara itu, nilai kontrak pengerjaan suatu proyek masih belum adanya penyesuaian. Padahal harga barang atau material sudah mulai terjadi kenaikan.

"Sampe hari ini belum ada penyesuaian,” ucapnya singkat.

Baca juga: Harga BBM Naik, Polres Karawang Gandeng Ojol Bagi-Bagi Beras ke Sopir Angkot dan Becak

Baca juga: Gelar Demo Kenaikan BBM, Aliansi Buruh Karawang Desak Bupati dan Ketua DPRD Keluarkan Surat Dukungan

Ia juga berharap para mitra strategis Gapensi bisa segera menyesuaikan nilai kontrak suatu proyek. Dan berharap agar harga dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) bisa segera naik.

“Semoga harga satuan volume dalam RAB bisa segera dinaikan. Karena kenaikan BBM ini," tutupnya. 

BERITA VIDEO : PAHMI TERKEJUT HARGA BBM MENDADAK BAIK

Sekda Karawang siap rekomendasikan tuntutan massa buruh

Sekretaris Daerah Karawang, Acep Jamhuri menemui massa buruh yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemda Karawang, pada Jumat (9/9/2022).

Acep naik ke mobil komando massa Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) yang melakukan aksi unjuk rasa kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Terima kasih kepada rekan rekan buruh. Melihat aksi serupa di daerah lain yang terjadi kericuhan, di Karawang berlangsung tertib dan damai. Mewakili Bupati dan Wakil Bupati, saya sampaikan terima kasih," kata Acep.

BERITA VIDEO : CURHAT SOPIR ANGKOT KARAWANG-CIKAMPEK DAPAT SATU PENUMPANG

Sekda menyebut semua warga negara berhak menyampaikan aspirasi. Secara kelembagaan maupun pribadi, ia juga memberikan apresiasi kepada kawan buruh yang telah menyampaikan aspirasinya sesuai mekanisme.

Selanjutnya, Pemkab akan menindaklanjuti tiga poin tuntuan buruh dalam aksi tersebut. Tiga poin itu antara lain soal penolakan kenaikan BBM, revisi undang undang nomor 11 tentang tenaga kerja dan kenaikan upah pekerja tahun 2023 sebesar 10-20 persen.

"Tiga poin tuntutan itu memang ranahnya ranah pemerintah pusat. Namun, kami sebagai lembaga memiliki sistem dan cara sendiri. Apa yang menjadi tuntutan kawan buruh, siap direkomendasikan kepada Presiden dan DPR RI melalui surat," ujarnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi PHK massal dampak kenaikan BBM, kata Acep, Pemkab Karawang akan mengirimkan surat ke pimpinan perusahaan.

"Insya allah dalam waktu dekat, Pemkab akan melayangkan surat bupati kepada para pimpinan perusahaan untuk tidak melakukan PHK secara sepihak," tandasnya.

Ratusan buruh tergabung dalam Aliansi Buruh Pangkal Perjuangan melakukan unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor bupati dan DPRD Karawang, pada Jumat (9/9/2022).

Mereka meminta agar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar untuk mengeluarkan surat dukungan atas tuntutan para buruh tersebut.

"Kami mendesak Pemkab dan DPRD Karawang mengeluarkan surat berupa dukungan atas tuntutan para buruh. Jika tidak kami akan terus aksi tiap hari," kata Ketua DPC FSP TSK SPSI (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Karawang, Dion Untung Wijaya, pada Jumat (9/9/2022).

Dion menjelaskan, selain penolakan kenaikan BBM. Ada sejumlah tuntutan lain, diantaranya
cabut dan batalkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunnya, dan naikkan upah pekerja tahun 2023 sebesar 10 sampai 20 persen.

"Kami juga ancam mogok massal bila tuntutan mereka tidak dipenuhi," ucapnya.

Sementara Koordinator Aksi Suparno mengtakan, kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat, khususnya pekerja. Padahal rakyat, kata dia, baru saja diterpa pandemi Covid-19.

"Hampir 3 tahun kita kena musibah, tiba-tiba BBM dinaikkan," kata Suparno di sela aksi.

Selain pembatalan harga BBM, buruh juga menuntut pencabutan Omnimbus Law dan kenaikan upah minimum 2023 sekitar 10 - 20 persen.

"Kami meminta Pemda Karawang dan DPRD Karawang merekomendasikan tuntutan kami," kata dia.

Jika tuntutan tak digubris, Suparno menyebut KBP bakal mengerahkan massa lebih banyak untuk turun aksi.

"Kalau tuntutan kami tidak didengarkan maka akan kerahkan massa lebih banyak hingga ancam mogok massal," tandasnya.