Polemik Pernyataan Suharso Monoarfa "Amplop Kyai", Sejumlah Santri Jakarta Desak Polisi Turun Tangan

TRIBUNBEKASI.COM - Sejumlah santri wilayah Jakarta mendatangi Kantor DPP Partai Persantuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat.

Kedatangan mereka untuk menyerukan tuntutannya, yakni meminta Polri proses hukum dan menangkap mantan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.

Tuntutan mereka tersebut berdasarkan adanya dugaan Suharso Monoarfa menista kyai.

"Pernyataan Suharso saat sambutan di KPK pada 15 Agustus lalu sangat menyakiti hati para santri dan lukai kyai."

Baca juga: Kisruh Internal Partai Persatuan Pembangunan Belum Mereda, Suharso Monoarfa Lakukan Perlawanan

Baca juga: Suharso Monoarfa Didemo Lagi, Minta Jokowi Cabut dari Jabatannya Sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

Baca juga: Suharso Monoarfa Ternyata Sudah Lama Ingin Mundur dari Jabatannya Sebagai Ketua Umum PPP, Kenapa?

"Maka, kami menuntut Polri segera memproses dan menangkap Suharso,” ujar Koordinator Aksi Adrian, di depan DPP PPP, Rabu (14/9/2022).

Berdasarkan pengalamannya, Adrian akui selama ini tak pernah ada kyai yang minta untuk diberi amplop saat ada yang menyambangi pesantren.

Bahkan, jika ada yang memberi amplop kepada kyai hal tersebut dijalankan dengan ikhlas.

“Dengan perkataannya seperti itu, mencerminkan bahwa Suharso sangat jauh dari kyai. Kami mengapresiasi PPP telah memberhentikannya sebagai ketua umum."

"Sebab, Suharso Monoarfa tidak pantas menjadi ketua umum partai yang identik dengan Islam" tegasnya kembali.

Selain menuntut Polri, Adrian sebut massa aksi hari ini juga mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mencopot jabatan Suharso Monoarfa dari Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami meminta Pak Jokowi untuk segera memecat Suharso dari kabinet kerjanya. Suharso yang tidak mengerti cara berterima kasih kepada orang yang telah berjuang persiapkan generasi bangsa (kyai), tak pantas jadi menteri," ujar dia.

Adapun rentetan aksi terus dilakukan massa aksi dari berbagai kalangan buntut ucapan Suharso Monoarfa, terkait amplop kyai.

Walau akibat ucapan itu Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP, massa aksi kembali meminta Suharso Monoarfa untuk diproses hukum dan dicopot dari jabatan menterinya.

Ketua DPP PPP: Tidak Bermaksud Menyinggung Kyai dan Ulama

Beredar sebuah video potongan pidato Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa hingga viral di media sosial (Medsos).

Video potongan pidato Suharso Monoarfa tersebut, langsung ditanggapi langsung Ketua DPP PPP Syarifah Amelia.

Ia mengatakan potongan pidato Suharso Monoarfa yang beredar itu saat menyampaikan cerita tentang kunjungan ke berberapa kyai pondok pesantren (Ponpes), Senin, 15 Agustus 2022.

Saat itu Suharso Monoarfa bertemu di acara pembekalan antikorupsi politik cerdas berintegerasi di Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Potongan video pidato Suharso Monoarfa itu, kata Syarifah Amelia merupakan kesalahan penafsiran.

Menurutnya, potongan video pidato Suharso Monoarfa yang beredar seakan-akan ditafsirkan mengandung unsur hinaan terhadap kyai dan pesantren.

Syarifah Amelia mengaku, ia dan segenap pengurus harian DPP PPP yang menjadi peserta acara yang didakan KPK tersebut.

Bahkan ia menjadi saksi, jika pidato yang disampaikan Suharso Monoarfa tidak ada niat sama sekali menyinggung perasaan para kyai.

Menurutnya, hal itu terlihat jelas jika disimak secara utuh, tanpa dipotong dan disesuaikan dengan konteks diskusi.

"Bagi PPP, pesantren adalah salah satu garda terdepan pendidikan umat, sehingga dalam pendidikan anti korupsi"

"Kita harapkan dapat dimulai dengan memahami betul perbedaan pemberian hadiah/bisyarah yang penuh kasih serta infak/shodaqoh yang berlandaskan keikhlasan dengan praktik yang mengarah pada gratifikasi di lingkungan pesantren" ujar wanita yang akrab disapa Amel, Jumat (19/8/2022).

Amel menjabarkan, Suharso Monoarfa menyampaikan hal ini, tak lain untuk menanggapi permintaan Kyai Gufron.

Hal itu dilakukan agar PPP mampu memberi warna politik yang berbeda, bukan membenarkan yang biasa, namun membiasakan yang benar.

PPP, jelas dia, harus mampu jadi partai yang wujudkan politik berketuhanan yang Maha Esa, bukan berkeuangan yang Maha Kuasa, sesuai seloroh Kyai Gufron saat itu.

Pada akhir acara pembekalan anti korupsi yang diberikan langsung dari Nurul Ghufron kepada seluruh pengurus pusat PPP, Suharso Monoarfa menandatangani komitmen untuk bangun integritas internal parpol, agar menolak politik uang dan praktik korupsi lainnnya.

Amel melanjutkan, bagi PPP penghormatan pada ulama ialah salah satu cara PPP mengingat jati dirinya.

PPP, tambah dia, dibentuk ulama, diawasi ulama, memperjuangkan ulama.

Kata Amel, hal ini yang selalu ditanamkan oleh para petinggi Partai, termasuk Ketum Suharso.

"Ketua Umum Suharso Monoarfa sekali lagi menyampaikan tidak sedikitpun bermaksud untuk menyinggung Kyai dan Ulama, serta menyesalkan video pidato beliau yang dipenggal seadanya,"

"Namun Ketum Suharso Monoarfa mengakui beliau sangat terpukul jika sampai ada Ulama/Kyai terluka karena hal ini" tambah Amel.

Amel juga meyakinkan jika Suharso Monoarfa akan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki kesalahpahaman ini.

Bahkan dalam waktu dekat akan segera temui ulama dan kyai untuk dapat berbincang dan memohon masukan secara langsung.

Minta Maaf

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, minta maaf usai video yang berisi dirinya sedang berpidato di KPK beredar di media sosial, Jumat (19/8/2022).

Permintaan maaf ini disampaikan Suharso Monoarfa secara terbuka seusai menghadiri acara Sekolah Politik yang digelar selama 2 hari bagi kader PPP di Bogor.

"Saya menyesalkan ada pihak yang dengan sengaja mencuplik sepotong dari sambutan saya pada acara Politik Identitas Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 15 Agustus 2022 lalu, cuplikan yang sepotong itu menjadi di luar konteks dan membentuk opini negatif,” ujar Ketum.

Suharso Monoarfa menekankan bahwa sambutannya tidaklah berdiri sendiri.

Selain merespon atas apa disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Suharso Monoarfa juga turut berusaha menyambungkan dengan apa yang dipresentasikan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardhiana.

Menurutnya, kyai Ghufron menekankan, dengan mengikuti acara Politik Cerdas Berintegritas, diharapkan peserta menetapkannya agar jangan terbawa ikut-ikutan mengandalkan 'keuangan yang maha kuasa', dan meninggalkan 'Ketuhanan yang Maha Esa'.

Terlebih Partai Persatuan Pembangunan yang berazaskan islam.

Sementara itu, Suharso Monoarfa menuturkan, Wawan Wardhiana mengingatkan dengan sebuah idiom 'bukan membenarkan hal yang biasa, melainkan membiasakan hal yang benar'.

"Itu pesan-pesan yang ingin saya tangkap dan ingin saya ulang dan garis bawahi, sama sekali saya tak ada maksud untuk menyalahkan siapapun" ujar Suharso Monoarfa.

"Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu adalah sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan" tabahnya.

Suharso Monoarfa akui, semestinya ada cara lain, bukan dengan mengungkap ilustrasi yang justru mengundang interpretasi yang keliru, dan apalagi dipotong-potong.

"Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas luasnya" pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sekolah politik merupakan salah satu program PPP untuk kadernya menghadapi pemilihan umum tahun 2024.

Tujuannya yakni agar para kader memiliki wawasan yang lebih baik tentang PPP dan Politik pada umumnya.

Pelaksanaan Sekolah Politik PPP angkatan ke-5 ini diikuti oleh Ketua dan Sekretaris 55 DPC PPP.

Hadir dalam pembukaan Waketum Zainut Tauhid Saadi, Waketum Ermalena, Sekjen Arwani Thomafi, Sekretaris Fraksi PPP DPR Ahmad Baidhowi, Wasekjen Idy Muzayyad, Wasekjen Chairunnisa, Sekjen AMK Ainul Yaqin.

Hadir juga Kepala Sekolah DR Endin Soefihara dan Sekretaris Majlis Pakar DPP Aunur Rofiq. Akan hadir sebagai nara sumber Ketua Majlis Pertimbangan DPP H Muhamad Mardiyono, Ketua Majlis Syariah KH Mustofa Aqil Siraj, Waketum Arsul Sani dan Waketum Amir Uskara.

Suharso Monoarfa Lakukan Perlawanan

Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mereda.

Diketahui, Suharso Monoarfa yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP tak tinggal diam.

Suharso Monoarfa mengklaim masih jadi ketua umum PPP yang sah.

Suharso yang kini masih menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas itu bahkan  mengumpulkan 26 pengurus harian elite DPP PPP pada Selasa (6/9/2022).

Salah satu agendanya adalah batalkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang menetapkan Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP.

"Rapat pengurus harian sudah dilaksanakan hari Selasa (6/9/2022) di Jakarta dari siang sampai malam dan itu kuorum, yang hadir 26 orang dari 46, kan lebih separuh."

"Ada dokumen dan tanda tangannya kok. Saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen saya hadir," kata Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

PPP kubu Suharso Monoarfa mengklaim Mukernas beberapa waktu lalu yang mengangkat Muhammad Mardiono sebagai ketua umum PPP adalah ilegal.

Hal itu dikarenakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang Kakbah tersebut.

"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai, kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Suharso pun akan mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menjelaskan kalau dirinya masih sah sebagai Ketum PPP.

"Nanti Pak Suharso sudah membuat surat klarifikasi ke kemenkumham secara tertulis," ujarnya.

Sebelumnya dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya telah mengajukan daftar kepengurusan baru PPP ke Kemenkumham.

Arsul menjelaskan, semua syarat yang diperlukan untuk perubahan kepengurusan itu sudah diajukan.

"Kami hari ini (kemarin) mengajukan permohonan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham."

"Tadi kami diterima oleh Pak Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktur Tata Negara Kemenkumham," ujar Arsul, Selasa (6/9/2022).

Klaim Masih Ketua Umum PPP yang Sah

Kemarin, Suharso Monoarfa tegaskan dirinya masih jabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Surharso Monoarfa tolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang memberhentikannya sebagai pimpinan partai berlambang Ka'bah itu.

Melalui video yang diterima Tribunnews.com, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan."

"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut.

Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.

Menteri PPN/Bappenas ini akui berikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum.

"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.

Dalam kesempatan itu, Suharso juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegas Suharso.

Suharso juga menegaskan, bahwa tidak ingin ada konflik di PPP jelang Pemilu 2024.

Pasalnya, ia merasa semua kader PPP telah lelah terus dihantam konflik di internal partai.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi yang tidak mau konsolidasi minggir," kata Suharso.

"Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah ketua umum PPP," jelas Suharso.

(TribunBekasi.com/Tribunnews.com/Chaerul/Fransiskus/Hasanuddin)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Suharso Monoarfa Melawan! Kumpulkan Puluhan Elite PPP yang Masih Loyal" dan "Ketum PPP Suharso Ungkapkan Permintaan Maaf dan Akui Salah dalam Mengambil Ilustrasi"