Antisipasi Lonjakan Inflasi Imbas Kenaikan Harga BBM, Pemkab Bekasi Siapkan Anggaran 17 Miliar

TRIBUNBEKASI.COM — Pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini tengah mempersiapkan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan inflasi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok," kata Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, saat dikonfirmasi, Kamis (15/9/2022).

Dani Ramdan mengatakan bahwa alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran.

Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen.

"Anggaran yang dialokasikan dari transfer umum ini sebesar Rp7 miliar atau dua persen dari dana bagi hasil pemerintah pusat," katanya.

Baca juga: Dani Ramdan Merotasi Kadisdik dan Kadisdukcapil Kabupaten Bekasi

Baca juga: Kebakaran di Peternakan Ayam Bekasi, 4 Ribu Anak Ayam Mati Terbakar

Baca juga: Pemkab Karawang Gelar Resepsi Pernikahan Masal 43 Pasangan Isbat Nikah

Sumber pendanaan kedua berasal dari anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya.

Hingga pertengahan Bulan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga penghujung tahun 2022.

"Kalau dipakai semua tidak mungkin karena sekarang menghadapi musim penghujan, biasanya ada alokasi anggaran juga untuk penanganan bencana. Kita pakai setengah atau Rp10 miliar, artinya ada Rp17 miliar untuk penanganan inflasi," katanya.

Pihaknya kini tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan termasuk menentukan sasaran penerima bantuan yang semula diprioritaskan bagi para nelayan berupa pemberian voucher solar itu.

"Namun kemarin kami sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah dicover anggaran provinsi," katanya.

Baca juga: Pagelaran Wayang Kulit Dalang Ki Daryono Klelur Meriahkan Hari Jadi ke-389 Karawang

Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi Jumat 16 September 2022 di Mal Pelayanan Publik, Lotte Mart Cikarang

Baca juga: Cuaca Bekasi Jumat 16 September 2022, Siang Hingga Malam Hujan, Waspada Angin Kencang di Kabupaten

Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). 

"Sudah ada juga dari pusat. Jadi supaya tidak duplikasi, saya dan Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan pihaknya terus melakukan pengecekan harga-harga komoditas bahan pokok untuk kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Perdagangan serta Kemendagri melalui Inspektorat Daerah.

"Harga bahan pokok di Kabupaten Bekasi belum mengalami kenaikan signifikan, baru sekitar dua persen saja kenaikan jadi tidak atau belum sampai terjadi inflasi, masih jauh itu. Stok bahan pangan di kita juga aman," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan intervensi untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai dan telor dengan merencanakan operasi pasar murah di sejumlah titik.