Menteri PPN/Kepala Bappenas Kembali Didemo, Minta Presiden Jokowi Pecat Suharso Monoarfa

TRIBUNBEKASI.COM - Massa aksi dari Persatuan Pemuda Pembasmi Korupsi (PPPK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar mengganti Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Mereka menyebut negara tidak kekurangan tokoh yang pintar dan jujur untuk menggantikan posisi Suharso Monoarfa tersebut.

“Negara tak kekurangan orang pintar dan cerdas. Maka kami pikir masih ada tokoh-tokoh mampu menduduki posisi tersebut,” ujar Koordinator Aksi Amad, usai aksi di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

Amad menjelaskan, Suharso Monoarfa harus segera dipecat karena telah melakukan beberapa kesalahan.

Baca juga: Polemik Pernyataan Suharso Monoarfa "Amplop Kyai", Sejumlah Santri Jakarta Desak Polisi Turun Tangan

Baca juga: Kisruh Internal Partai Persatuan Pembangunan Belum Mereda, Suharso Monoarfa Lakukan Perlawanan

Baca juga: Gus Shol Sesalkan Polekmik DPP PPP, Buntut Pemecatan Suharso Monoarfa 

Antara lain dugaan pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) hingga dugaan gratifikasi.

“Kejanggalan atas meningkatnya harta kekayaan Suharso yang tidak rasional patut dicurigai dari mana asalnya."

"Maka kami juga mendesak BPK dan KPK untuk mengusut dugaan kasus tersebut,” jelasnya.

Amad menambahkan, Suharso Monoarfa juga diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Menurutnya, Suharso telah menggunakan pesawat jet pribadi untuk kepentingan di luar pekerjaan.

“Kami rasa ini sangat merusak citra serta nama baik lembaga atau pejabat negara,” tutupnya.

Berdasarkan data resmi dari LHKPN yang diunggah KPK pada situs resminya, kekayaan Suharso Monoarfa pada 2018 sebesar Rp 84 juta.

Kemudian, pada 2019 harta kekayaan Suharso Monoarfa mendadak mencapi Rp 59 miliar.

Naiknya harta Suharso Monoarfa yang fantastis tersebut, menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat saat.

Suharso Monoarfa Lakukan Perlawanan

Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mereda.

Diketahui, Suharso Monoarfa yang dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP tak tinggal diam.

Suharso Monoarfa mengklaim masih jadi ketua umum PPP yang sah.

Suharso yang kini masih menjabat Menteri PPN/Kepala Bappenas itu bahkan  mengumpulkan 26 pengurus harian elite DPP PPP pada Selasa (6/9/2022).

Salah satu agendanya adalah batalkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang menetapkan Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP.

"Rapat pengurus harian sudah dilaksanakan hari Selasa (6/9/2022) di Jakarta dari siang sampai malam dan itu kuorum, yang hadir 26 orang dari 46, kan lebih separuh."

"Ada dokumen dan tanda tangannya kok. Saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen saya hadir," kata Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

PPP kubu Suharso Monoarfa mengklaim Mukernas beberapa waktu lalu yang mengangkat Muhammad Mardiono sebagai ketua umum PPP adalah ilegal.

Hal itu dikarenakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang Kakbah tersebut.

"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai, kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Suharso pun akan mengirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menjelaskan kalau dirinya masih sah sebagai Ketum PPP.

"Nanti Pak Suharso sudah membuat surat klarifikasi ke kemenkumham secara tertulis," ujarnya.

Sebelumnya dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya telah mengajukan daftar kepengurusan baru PPP ke Kemenkumham.

Arsul menjelaskan, semua syarat yang diperlukan untuk perubahan kepengurusan itu sudah diajukan.

"Kami hari ini (kemarin) mengajukan permohonan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham."

"Tadi kami diterima oleh Pak Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktur Tata Negara Kemenkumham," ujar Arsul, Selasa (6/9/2022).

Klaim Masih Ketua Umum PPP yang Sah

Kemarin, Suharso Monoarfa tegaskan dirinya masih jabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Surharso Monoarfa tolak hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten yang memberhentikannya sebagai pimpinan partai berlambang Ka'bah itu.

Melalui video yang diterima Tribunnews.com, pernyataan Suharso itu disampaikan di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan."

"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," demikian cuplikan peryataan Suharso di video tersebut.

Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.

Menteri PPN/Bappenas ini akui berikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum.

"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.

Dalam kesempatan itu, Suharso juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegas Suharso.

Suharso juga menegaskan, bahwa tidak ingin ada konflik di PPP jelang Pemilu 2024.

Pasalnya, ia merasa semua kader PPP telah lelah terus dihantam konflik di internal partai.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi yang tidak mau konsolidasi minggir," kata Suharso.

"Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah ketua umum PPP," jelas Suharso.

(TribunBekasi.com/Tribunnews.com/Chaerul/Fransiskus/Hasanuddin)