Di Banjarmasin, Nur Azizah Tamhid: Kesejahteraan Jemaah Haji Nomor Satu, Tak Ada yang Terbengkalai

TRIBUNBEKASI.COM, BANJARMASIN – Di Banjarmasin, Nur Azizah Tamhid: Kesejahteraan Jemaah Haji nomor satu, tak ada yang terbengkalai.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tmahid  bersama Komisi VIII DPR RI lakukan kunjungan kerja spesifik ke Bajarmasin, Kalimantan Selatan,  Kamis (3/11/2022).

Nur Azizah mengunjungi Asrama Haji Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan bersama rombongan Anggota Komisi VIII dari PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat serta PPP.

Baca juga: Nur Azizah Tamhid Anggota Komisi VIII DPR ke Jatisampurna Edukasi Warga Soal Money Politik

Pada kunjungan tersebut Nur Azizah Tamhid bersama rombongan melakukan pengawasan dan berdiskusi terkait Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 1443H/2022M.

“Hal ini harus menjadi konsern di tahun depan, mengingat Kalsel salah satu propinsi penyumbang calon Jemaah Haji terbanyak di Indonesia. Karena itu perlu diperhatikan kesejahteraannya, jangan sampai ada jemaah yang terbengkalai," ujar Nur Azizah Tamhid.

Pada kesempatan tersebut Nur Azizah Tamhid bersama rombongan bertemu dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalsel, Kepala Kakan Kemenag Kota Banjarbaru, Kepala UPT Asrama Haji Banjarmasin, Rektor UIN Antasari beserta jajarannya.

Nur Azizah Tamhid mewakili rombongan menerima plakat dari Wakil Rektor UIN Banjarbaru.

Kemudian berlanjut dengan diskusi. Diskusi berlangsung santai dengan di pimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang.

Membahas kondisi terkini calon Jemaah Haji di Kalimantan Selatan.

Nur Azizah turut menjelaskan, berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 405 tahun 2022 tentang Kouta Haji Indonesia tahun 1443 H atau tahun 2022 ditetapkan sebanyak 100.051 jemaah.

Dan Kalimantan Selatan merupakan Provinsi dengan calon Jemaah haji terbanyak di Kalimantan.

“Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2022 mendapatkan kuota haji sebanyak 1.743 orang. Dari kuota yang tersedia untuk Pulau Kalimantan, Kalsel adalah yang terbanyak," tutur Nur Azizah Tamhid.

Baca juga: Nur Azizah Tamhid Resmikan Lapangan Komplek AL di Jatiasih Bekasi, Harapkan Lansia Beusia Panjang

Ia menambahkan bahwa di bawah Kalsel, ada Kalimantan Timur dengan jatah kuota sebanyak 1.181 jemaah, disusul Kalimantan Barat sebanyak 1.150 jemaah, Kalimantan Tengah 736 jemaah dan Kalimantan Utara sebanyak 190 jemaah.

Kouta jemaah haji reguler tersebut dialokasikan sesuai dengan alokasi kouta haji provinsi atau kab/kota tahun 1443 H / 2022 M untuk jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2022 M dan berusia paling tinggi 65 tahun per tanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi.

Bagi jemaah haji yang telah melunasi Bipih tahun 2020 namun tidak termasuk dalam alokasi kuota atau menunda keberangkatan tahun 2022 ini, maka diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sepanjang kouta haji tersedia.

Nur Azizah Tamhid juga menjelaskan, masa tunggu pemberangkatan calon haji di propinsi Kalimantan Selatan mencapai 36 tahun.

Jika ada masyakat yang menyetor biaya penyelenggaraan ibadah haji hari ini, maka keberangkatannya diasumsikan 36 tahun ke depan. Jika mendaftar pada 2022 maka baru bisa berangkat ke Tanah Suci pada 2058.

“Sedangkan antrian calon jamaah haji mencapai 131 ribu orang. Provinsi Kalimantan Selatan menempati peringkat terlama kedua setelah Sulawesi Selatan sehingga calon haji harus bersabar menunggu berangkat ke Tanah Suci. Namun demikian, Provinsi Kalimantan Selatan sudah mendapat cukup banyak tambahan kuota haji dari tahun-tahun sebelumnya 3.050 orang menjadi 3.813 orang sejak 2017," papar Nur Azizah.

Nur Azizah Tamhid berpesan, Kemenag saat ini juga harus terus siaga, memperhatikan kondisi asrama haji. Karena memiliki fungsi yang penting.

“Asrama Haji kita tahu berfungsi sebagai tempat Layanan Bimbingan Manasik Haji Gratis setiap hari Sabtu sepanjang tahun oleh UPT. Ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Seksi Pelayanan UPT. Asrama Haji sebagaimana yang tertuang dalam PMA nomor 44 tahun2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji. Sehingga harus betul-betul di Kelola dengan baik," tutur Nur Azizah Tamhid.