Berita Bekasi

Anggap Permenaker No 18 Tahun 2022 Cacat Hukum, Apindo Kota Bekasi Tunggu Keputusan MK

Apindo Kota Bekasi menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, untuk bayarkan UMK 2023 Kota Bekasi.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: AC Pinkan Ulaan
Tribunnews.com
Apindo Kota Bekasi menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, untuk bayarkan UMK 2023 Kota Bekasi. Keterangan foto: (ilustrasi) 

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI SELATAN -- Upah Minimun Kota (UMK) 2023 Kota Bekasi direkomendasikan naik sebesar Rp341.000, atau naik 7,09 persen.

Dasar pertimbangan rekomendasi ini adalah Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Meski rekomendasi UMK Bekasi telah ditetapkan, namun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi memilih tidak ikut voting dalam menentukan besaran UMK 2023 itu.

Cacat hukum

"Sebenarnya kan Permenaker Momor 18 tahun 2022 itu bermasalah secara hukum ya. Karena ia bermasalah secara hukum, maka Apindo tetap mengambil posisi berpegang kepada PP Nomor 36 tahun 2021," kata Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, Rabu (30/11).

Alasan Apindo menolak Pemenaker Nomor 18 tahun 2022 ialah, selain cacat hukum juga kondisi pemulihan ekonomi belum begitu stabil akibat pandemi Covid-19.

Sementara di tengah kondisi perusahaan mulai bangkit, dibebani dengan kenaikan upah yang dianggap sangat tinggi.

Menurut Farid, dalam sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh 300 anggota Apindo Kota Bekasi, ada beberapa keluhan yang dirasakan pengusaha.

Bahkan jika upah terlalu tinggi, PHK bisa saja terjadi.

"Kalau upahnya naik tinggi, mereka akan melakukan berbagai cara. Yang kami khawatirkan terjadi PHK, terjadi relokasi pabrik, terjadi pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan. Itu kan merugikan pekerja," katanya.

Tunggu keputusan MK

Dengan ditetapkan rekomendasi UMK 2023 Kota Bekasi sebesar 7,09 persen, Farid menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan-perusahaan.

Opsi yang bisa diambil oleh pengusaha ialah membayarkan upah dengan kenaikansebesar 3,09 persen, atau 7,09 persen.

Namun sikap Apindo terkait rekomendasi UMK 2023, yang mengacu kepada Permenaker Nomor 18 tahun 2022, kata Farid adalah menunggu hasil uji materi Permenaker tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman
123
Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved