Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu

TRIBUNBEKASI.COM —  PT Pos Indonesia (Persero) menambah 37 kantor cabang pembantu atau Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Launching 37 Kantor Cabang Pembantu (KCP) LPU ini dihelat dari dua lokasi dalam waktu berbarengan pada Rabu (1/2/2023).

Lokasi pertama di Gedung Pos Ibukota Jakarta, peluncuran dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi. 

Sementara lokasi kedua di KCP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Direktur Business Development dan Portfolio Management Prasabri Pesti.

PT Pos berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait penambahan LPU yang khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan).

BERITA VIDEO: TEKAN ONGKOS DISTRIBUSI, PT POS INDONESIA KOLABORASI BANGUN DIGITAL EKOSISTEM LOGISTIK

"Kolaborasi kami adalah pemerintah menyediakan anggaran melalui Kementerian Keuangan, kemudian Kominfo melakukan supervisi dalam implementasinya, teman-teman ini (Pos Indonesia) yang menyelenggarakan secara operasional," ungkap Direktur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung dalam pernyataan resminya.

Ada pun KCP ini terdiri dari 8 Kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 Kantor LPU wilayah Regional 5 Jatim, Bali, Nusra, dan 15 Kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Total, pada tahun 2023 ini, pemerintah mengalokasikan dana penyelenggaraan LPU sebesar Rp378 miliar untuk kepentingan operasional di 2.375 kantor LPU bersama unit layanan pos lainnya yang melayani lebih dari 70 persen kecamatan dari 7.266 kecamatan di Indonesia.

Baca juga: Tangis Pilu Warga saat Eksekusi Tol Japek II, Pemda dan DPRD Karawang Dinilai Cuek

Baca juga: Heboh, Warga Tanjungpakis Temukan Lumba-lumba Terdampar Dipinggir Laut

"Kami melakukan pengawasan, monitoring langsung, maupun laporan yang wajib disampaikan Pos Indonesia, kita melihat sasarannya tepat gak? Penggunaannya tepat gak? Uang ini harus memberdayakan masyarakat. Kita mendorong PT Pos datang langsung ke tengah masyarakat. Ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi," terang Gunawan Hutagalung.

Lebih lanjut, Gunawan Hutagalung memastikan meski posisi Kantor LPU di wilayah 3T, tarif ditetapkan langsung oleh pemerintah. Sementara tarif komersial bersifat kompetitif.

"Jadi sebesar itulah yang ditetapkan untuk masyarakat. Ke depan coba kita lihat penetapan ini apakah sesuai, karena penetapan ini berdasarkan pertimbangan dari sisi biaya dan daya beli masyarakat di sana. Nah, selisihnya itu disubsidi pemerintah dalam bentuk bantuan operasional. Jadi, layanan di kota sama di sana, sama. PT Pos tidak boleh membedakan layanan yang ada di kota dan ada yang di sana. Itulah fungsi dari bantuan ini," beber Gunawan Hutagalung.

Namun hal yang sejauh ini tidak bisa disamakan dengan layanan di kota adalah adanya layanan _same day dan next day. Sebab, wilayah 3T memiliki jalur yang memiliki karakteristik tertentu.

"Ini kami tolerir dengan waktu tujuh hari. Tapi pada kenyataannya tidak sampai tujuh hari," ujar Gunawan Hutagalung.

Baca juga: Nasdem Kota Bekasi Nilai Kasus Pencurian di Kantor DPC Bentuk Aksi Teror

Baca juga: Kantor DPC Partai Nasdem Bekasi Utara Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Raib

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, menambahkan keberadaan Kantor LPU ini juga bisa mengedukasi masyarakat secara langsung terkait transaksi non tunai.

Sebab di wilayah tersebut hampir tidak ada cabang perbankan dan otomatis sejumlah masyarakat di sana tidak memiliki nomor rekening bank.

"Sekarang program pemerintah cashless society. Tidak hanya di kota, tapi juga harus di seluruh pelosok Indonesia. Karena bagi pemerintah, semakin cashless, semakin efisien menjalankan ekonomi ini. Kami hadir di sana juga memberikan layanan jasa keuangan," kata Faizal R. Djoemadi.

Sebagai informasi, LPU adalah layanan pos yang wajib dijamin oleh seluruh anggota Universal Postal Union (UPU) untuk menjamin terpenuhinya prinsip wilayah pos tunggal

(Single Postal Territory), prinsip kebebasan transit (Freedom of Transit) dengan tujuan agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengirimkan juga menerima kiriman pos satu sama lain.

Baca juga: Dua Ekor Anak Kucing Hutan Ditemukan di Pegunungan Sanggabuana

Baca juga: Cek Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Rabu Ini Naik jadi Rp 1.029.000 Per Gram, Ini Detailnya

Pemerintah menunjuk dan menugaskan Pos Indonesia sebagai penyelenggara LPU.

LPU adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh warganegara di seluruh Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia.

“Kita juga patut bersyukur karena PT Pos Indonesia telah melalui tahun 2022 dengan kinerja positif antara lain ditunjukkan dengan pencapaian EBITDA dan Laba Bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan ini berdiri. Berbekal kinerja positif itu kami optimis tahun 2023 kita akan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam RKAP 2023 untuk tumbuh dua digit di semua portofolio bisnis,” tambah Faizal R. Djoemadi.

Faizal R. Djoemadi juga menuturkan bahwa salah satu yang turut memberikan kontribusi cukup signifikan dalam pencapaian kinerja positif PT Pos Indonesia tahun 2022 adalah LPU.

“Sebagai satu-satunya penyelenggara LPU, kekuatan yang dimiliki PT Pos Indonesia adalah jaringan fisik yang tersebar luas di penjuru Nusantara hingga wilayah 3TP. Kepercayaan itu telah diemban oleh PT Pos Indonesia dengan sepenuh hati sejak tahun 2003,” ungkap pria asal Lumajang ini.

Baca juga: Hampiri Pelajar Bolos Sekolah, Kapolsek Cikarang Timur Nasihati Siswa

Baca juga: Pemkab Bekasi Jalin Kerja Sama dengan TNI AL Jadikan Jembatan Cinta Wisata Bahari Nusantara

Selain itu, tambah Faizal, selama kurun waktu itu, masyarakat telah memanfaatkan layanan Pengiriman Surat dan Paket melalui PT Pos Indonesia sebanyak 60 juta transaksi, Layanan Jasa Keuangan sebanyak 105 juta Transaksi, pembayaran Bansos Sembako kepada 20,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9 juta KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 3,5 juta Penerima.

Sesuai dengan harapan Pemerintah, lanjut Faizal, Pos Indonesia telah melakukan transformasi dan inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat antara lain melakukan Digitalisasi LPU, sehingga pengguna jasa pos dapat mengirim serta menerima kiriman dari dan ke wilayah Indonesia maupun luar negeri, dengan fasilitas jejak lacak.

Sementara guna meningkatkan akurasi data pelaporan PT Pos Indonesia juga telah menerapkan Sistem Informasi LPU (SIM LPU) yang dirintis sejak tahun 2019.

Sistem LPU ini mengubah pelaporan manual ke pelaporan digital sekaligus terintegrasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi data pelaporan kepada Pemerintah.

Sebagai penyelenggara LPU, Pos Indonesia harus memenuhi standar yang telah disepakati dengan Pemerintah antara lain terkait layanan minimal yang harus disediakan di Kantor LPU yaitu accessibility (akses poin), regency (frekuensi pengiriman kiriman pos), quality of services (kualitas layanan), price (harga yang ditawarkan kepada masyarakat), dan infrastructure (Kantor Pos yang memberikan layanan universal), dan Reporting (akurasi data pelaporan serta kelengkapan dokumen sumber yang dipersyaratkan).

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Rabu 1 Februari 2023  

Baca juga: Jadwal Layanan SIM Keliling Karawang, Rabu 1 Februari 2023, Berikut Lokasi dan Persyaratannya

“Penugasan LPU ini merupakan peran strategis yang diberikan oleh pemerintah yang harus kami kawal terus dalam proses pelaksanaannya, tidak hanya oleh kantor-kantor yang ditetapkan sebagai Kantor LPU tetapi seluruh karyawan yang menjalankan fungsi Collecting, Processing, Transporting, Delivery hingga Supporting,” tegas Faizal R. Djoemadi.

Launching 37 Kantor Cabang Pembantu (KCP) LPU ini dihelat dari dua lokasi dalam waktu berbarengan yakni di Gedung Pos Ibukota Jakarta pada Rabu (1/2/2023) dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi dan di KCP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Direktur Business Development dan Portfolio Management Prasabri Pesti.

Hadir dalam acara ini, Direktur Pos Kementerian Kominfo RI Gunawan Hutagalung, Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Dewan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Direktur Anak Perusahaan dan Pimpinan Badan Afiliasi, para Senior Leader, serta karyawan-karyawati Pos Indonesia yang hadir secara online maupun offline di seluruh Tanah Air.

Seremoni launching dilakukan dengan penyerahan kunci KCP oleh Direktur Pos Kemenkominfo Gunawan Hutagalung kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Joemadi di Jakarta.

Dirut Faizal R. Djoemadi lalu menyerahkan kunci kepada pengantar pos dan kemudian dilanjutkan dengan pengiriman secara digital kepada Prasabri di Mandalika untuk secara resmi membuka Pintu KPC Mandalika yang diikuti oleh 36 KCP lain di seluruh Indonesia.