Dianggap Masih Rendah, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Realisasi Belanja APBD

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 12 Mei 2023, realisasi belanja APBD hingga 30 April 2023 sebanyak Rp 215,80 triliun atau baru mencapai 16 persen. Padahal mestinya, pada periode itu realisasi anggaran lebih tinggi dari jumlah tersebut.

Untuk itu, Suhajar meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pesan itu dirinya sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/5/2023).

“Paling tidak serapan anggaran kita ini sudah mencapai antara 25 sampai 27 persen, hari ini kita baru mencapai 16,86 persen,” ujarnya.

Menurut Suhajar, realisasi yang masih terbilang rendah itu menunjukkan masih banyaknya anggaran yang belum dibelanjakan oleh Pemda.

Padahal, anggaran tersebut berperan menjadi motor penggerak perekonomian di seluruh Indonesia.

“(Dari) Rp 1.200 triliun APBD, artinya setiap bulan harusnya lebih kurang Rp 80 triliun uang berputar di seluruh Indonesia dari APBD, belum lagi APBN, Rp 80 triliun kali 4 bulan harusnya Rp 340 triliun, sekarang baru Rp 215 triliun berarti masih ada Rp 100-an triliun yang terlambat,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kemendagri, ada lima daerah dengan realisasi belanja terendah, yakni untuk provinsi di antaranya Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, dan Papua Barat.

Kemudian untuk kabupaten, yakni Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Tanah Laut, Wakatobi, dan Keerom. Sementara untuk kota, yaitu Lubuk Linggau, Sorong, Subulussalam, Surakarta, dan Tebing Tinggi.