PDIP Beberkan Tiga Syarat Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Ditentukan Penuh oleh Megawati

TRIBUNBEKASI.COM JAKARTA ----- Setelah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai  bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, publik pun  seakan tak sabar menunggu siapa yang akan mendampingi sebagai cawapresnya. 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah membeberkan tiga syarat untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Adapun penentuan cawapres yang akan mendampingi Ganjar merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ketua umum partai politik (parpol) yang berkoalisi.

"Terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar, hal itu menjadi kewenangan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum partai partai yang berkerjasama dengan PDI Perjuangan," ucap Said saat dihubungi, Selasa (16/5/2023).

Ia menyebut penentuan cawapres Ganjar didasari semangat untuk kejayaan Indonesia.

"Seperti ditegaskan oleh Ibu Ketua Umum, landasan utama PDI Perjuangan memilih calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar semata mata di tujukan untuk kejayaan Indonesia Raya bersama Ganjar Pranowo," jelas dia.

Pihaknya, kata dia, tidak bisa langsung secara terang-terangan menukik pada nama orang.

"Menerjemahkan hal ini tentu saja kita tidak langsung menukik pada nama orang. Timbangan utamanya adalah terkait komitmennya pada bondingnya terhadap PDI Perjuangan yang di dalamnya ada Ganjar Pranowo," ungkap dia.

Baca juga: Pengamat Politik: Cawapres Ganjar Pranowo Bakal Ditentukan Megawati

Baca juga: Pilpres 2024, Sebanyak 61 Persen Pemilih Jokowi-Maruf Pilih Ganjar Pranowo, Ini Alasannya

Oleh sebab itu, sosoknya harus bisa meletakkan diri pada kedua hal tersebut.

Adapun syarat kedua adalah harus merepresentasikan aspek sosio-kultural, manifestasi dari gotong royong antara kelompok nasionalis dan relejius.

"Figur yang memang mengakar kuat pada perpaduan nasionalis dan relijius, sehingga tidak saja menambah kekuatan elektoral, lebih penting lagi dukungan yang kuat secara politik pada pemerintahan mendatang, baik di pemerintahan maupun di DPR," ucap Said.

Kemudian yang ketiga memiliki visi dan kemampuan untuk melanjutkan pembangunan yang telah diwariskan oleh Presiden Jokowi, baik dari aspek politik maupun teknokrasi.

"Sehingga dalam melanjutkan estafet kepemimpinan nasional setelah Presiden Jokowi, maka pemerintahan mendatang langsung bisa 'tune in' dan tancap gas, tidak disibukkan urusan internal," tutup dia. (m27)

--