Berita Pemerintahan
80 Persen Anggaran Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas, Jokowi Tegur Fungsi BPKP
Presiden Jokowi tegur fungsi BPKP, pasalnya Jokowi menemukan 80 persen anggaran habis untuk rapat dan perjalanan dinas
Penulis: Desy Selviany | Editor: Lilis Setyaningsih
TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA ----- Presiden Jokowi tegur fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pasalnya Jokowi menemukan 80 persen anggaran habis untuk rapat dan perjalanan dinas.
Teguran itu dilayangkan Jokowi saat Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 pada Rabu (14/6/2023).
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa ia memantau penggunaan anggaran di pemerintah Kabupaten dan Kota.
Dari pantauan yang dilakukannya, banyak uang rakyat terbuang untuk perjalanan dinas dan rapat.
Misalnya saja kata Jokowi, di salah satu Kabupaten ia melihat ada anggaran sebesar Rp1 Miliar yang digunakan untuk pembangunan balai penyuluhan pertanian.
"Saya lhiat lagi di sebuah kabupaten pembangunan balai penyuluh pertanian ini jelas loh pembangunan balai, di BPKP ngerti semua ini," kata Jokowi seperti dikutip Youtube Sekretariat Presiden.
Lebih gregetnya lagi, Jokowi tidak habis pikir dari anggaran Rp1 Miliar tersebut sebanyak Rp734 juta habis untuk honor rapat dan perjalanan dinas.
Artinya kata Jokowi, 80 persen uang rakyat lari ke meja rapat dan perjalanan dinas.
Sementara sisa 20 persen baru dipergunakan untuk hal yang produktif.
Baca juga: Momen Hangat Saat Presiden Jokowi Tuntun Megawati Menuruni Tangga di Rekernas III PDIP
Baca juga: Jawaban Jokowi Soal Tuduhan Cawe-cawe Politik
Jokowi pun meminta BPKP untuk bisa awasi betul penggunaan anggaran tersebut agar lebih produktif.
Sebab Jokowi yakin baik pemerintah pusat, kabupaten dan kota masih ada rasa takut dan segan terhadap BPKP.
Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain apabila ingin maju.
Maka apabila ingin menjadi negara maju, orientasi kita harus mengacu pada hasil.
Ia juga mencontohkan sampai saat ini kemiskinan di daerah tinggi namun anggaran perlindungan sosial masih kurang dari 1 persen.
Baca juga: Jokowi Serahkan Bonus Sea Games 2023, Peraih Emas dapat Rp525 Juta, Begini Rinciannya
Baca juga: Jokowi Makan Bakmi Pak Pele di Alun-alun Yogyakarta Ditemani Kaesang dan Erina Gudono
Padahal seharusnya hal itu yang diprioritaskan lebih dahulu.
"Kita tahu masih banyak kemiskinan daerah tinggi tapi anggaran perlindungan sosial kurang dari 1 persen meskinya itu diprioritaskan dulu," bebernya.
Bangunan Kewedanaan Rengasdengklok Karawang Saksi Bisu Kemerdekaan RI Terabaikan |
![]() |
---|
Banjir Bandang di Pakistan Tewaskan 337 Orang, Warga Marah karena Pejabat Tidak Beri Peringatan Dini |
![]() |
---|
Rayakan Semangat Kemerdekaan, AQUA Elektronik Luncurkan Inovasi Produk Terbaru |
![]() |
---|
Imbauan Gubernur Jabar Tunggakan PBB-P2 Dihapus, Bupati Karawang Aep: Kami Sudah Gratis |
![]() |
---|
Makna Kemerdekaan bagi Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.