Berita Pemerintahan

80 Persen Anggaran Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas, Jokowi Tegur Fungsi BPKP

Presiden Jokowi tegur fungsi BPKP, pasalnya Jokowi menemukan 80 persen anggaran habis untuk rapat dan perjalanan dinas

Penulis: Desy Selviany | Editor: Lilis Setyaningsih
Warta Kota
Ilustrasi uang rakyat yang 80 persen dihabiskan untuk rapat dan perjalanan dinas 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA ----- Presiden Jokowi tegur fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasalnya Jokowi menemukan 80 persen anggaran habis untuk rapat dan perjalanan dinas.

Teguran itu dilayangkan Jokowi saat Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 pada Rabu (14/6/2023).

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa ia memantau penggunaan anggaran di pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dari pantauan yang dilakukannya, banyak uang rakyat terbuang untuk perjalanan dinas dan rapat.

Misalnya saja kata Jokowi, di salah satu Kabupaten ia melihat ada anggaran sebesar Rp1 Miliar yang digunakan untuk pembangunan balai penyuluhan pertanian.

"Saya lhiat lagi di sebuah kabupaten pembangunan balai penyuluh pertanian ini jelas loh pembangunan balai, di BPKP ngerti semua ini," kata Jokowi seperti dikutip Youtube Sekretariat Presiden.

Lebih gregetnya lagi, Jokowi tidak habis pikir dari anggaran Rp1 Miliar tersebut sebanyak Rp734 juta habis untuk honor rapat dan perjalanan dinas.

Artinya kata Jokowi, 80 persen uang rakyat lari ke meja rapat dan perjalanan dinas.

Sementara sisa 20 persen baru dipergunakan untuk hal yang produktif.

Baca juga: Momen Hangat Saat Presiden Jokowi Tuntun Megawati Menuruni Tangga di Rekernas III PDIP

Baca juga: Jawaban Jokowi Soal Tuduhan Cawe-cawe Politik

Jokowi pun meminta BPKP untuk bisa awasi betul penggunaan anggaran tersebut agar lebih produktif.

Sebab Jokowi yakin baik pemerintah pusat, kabupaten dan kota masih ada rasa takut dan segan terhadap BPKP.

Jokowi mengingatkan bahwa saat ini negara Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain apabila ingin maju.

Maka apabila ingin menjadi negara maju, orientasi kita harus mengacu pada hasil.

Ia juga mencontohkan sampai saat ini kemiskinan di daerah tinggi namun anggaran perlindungan sosial masih kurang dari 1 persen.

Baca juga: Jokowi Serahkan Bonus Sea Games 2023, Peraih Emas dapat Rp525 Juta, Begini Rinciannya

Baca juga: Jokowi Makan Bakmi Pak Pele di Alun-alun Yogyakarta Ditemani Kaesang dan Erina Gudono

Padahal seharusnya hal itu yang diprioritaskan lebih dahulu.

"Kita tahu masih banyak kemiskinan daerah tinggi tapi anggaran perlindungan sosial kurang dari 1 persen meskinya itu diprioritaskan dulu," bebernya.

 

Sumber: Wartakota
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved