Maksimalkan Garap Suara Pemilih Milenial, PKN Bidik Suara Golput: Pilih Kami Daripada Tidak Memilih

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) bakal mengkreasikan PKN menjadi tambahan alternatif untuk partai politik daripada golput 30 jutaan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gusti Lesek, mengatakan, PKN bukan hambatan, ancaman, dan tantangan bagi siapa pun karena PKN lahir berbeda proses dan langkahnya juga berbeda.

"Cukup yakinkan kepada pemilih pemula yang sebelumnya tidak memilih (golput) (bisa memilih PKN) anda tidak salah pilih, di mana aspirasi anda pasti kami salurkan," ucap Gusti Lesek saat mengunjungi kantor Redaksi Warta Kota, Palmerah, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

"Jadi dalam setiap momen saya selalu mengajak orang untuk jika tidak ada pilihan sebaiknya pilih kami dari pada tidak memilih sehingga kami tidak mau beririsan demgan parpol yang punya suara, kami mengambil yang tidak mau bersuara, 60 persen paling tidak perlu ganggu lain," ucap dia.

BERITA VIDEO : MENGEJUTKAN! GEDE PASEK SERAHKAN JABATAN KETUA UMUM PKN UNTUK ANAS URBANINGRUM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tengah membidik pemilih pemula agar tidak masuk dalam golongan putih (Golput) saat pemungutan suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menerangkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membidik pemilih pemula.

"Maka ada Disdik DKI kita minta difasilitasi untuk bisa sosialisasi di sekolah-sekolah, tempat-tempat yang strategis supaya bisa menjangkau pemilih pemula," ujarnya belum lama ini di Balai Kota.

Baca juga: Pemilu Sapa Pelajar: Pemilih Pemula di Kota Bekasi Cenderung Tertarik Politik Uang

Selain pemilih pemula, KPU DKI juga bakal menyasar ke perumahan elit dan aparteman serta rumah susun dengan membuka posko.

Nantinya, di posko itu bakal ada informasi seputar pemilihan umun dari petugas KPU yang bersiaga di sana.

"Kami akan sosialisasi tentu saja semaksimal kami. Kalau pihak apartemen mau ngundang kami, kami pasti akan stand by," jelasnya.

BERITA VIDEO : KESBANGPOL SEBUT PEMILIH PEMULA DI KOTA BEKASI CENDERUNG TERTARIK POLITIK UANG

Jumlah pemilih milineal pada Pemilu 2024 mendatang cukup besar, diperkirakan mencapai 50 persen lebih.

Sejumlah partai politik menyiapkan berbagai strategi untuk bisa maksimal mendulang dukungan suara dari pemilih milineal tersebut.

Tanggapan Anas Urbaningrum soal usulan Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menanggapi soal adanya pernyataan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penundaan Pilkada 2024.

Anas mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak Penyelenggara Pemilu. 

"Begini, Pilkada jadwal Pemilu, termasuk Pilkada itu kan kewenangan KPU ya. Kewenangannya ada pada KPU, tetapi para pihak stakeholder penyelenggara Pemilu tentu boleh punya pikiran, punya gagasan, punya usulan, kan gitu,"kata Anas usai hadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) PKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023) malam. 

Menurut Anas, jika lebih baik saat ini, untuk lebih fokus terhadap Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). 

"Menurut saya, sekarang ini, fokusnya pada persiapan Pileg dan Pilpres dulu. Fokus dulu disitu, Pilkada kan baru nanti," tutur Anas. 

"Jadi tentu Bawaslu punya pertimbangan, tetapi lebih baik menurut saya sekarang fokusnya baik KPU, Bawaslu, maupun partai-partai adalah untuk persiapan Pileg dan Pilpres biar tahapan yang penting ini bisa berlangsung dengan baik," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyatakan, bahwa belum mengetahui usulan dari pihak Bawaslu perihal usulan penundaan Pilkada 2024.

Hasyim menjelaskan, jika KPU ingin Pilkada justru dilakukan secepatnya.

"Aku belum tau dasarnya dia apa, kalau kita pengennya lebih cepat lebih baik, coblos itu di September," kata Hasyim, Kamis (13/7/2023).

Menurut Hasyim, Pilkada sebaiknya digelar lebih cepat, dan ia pun mengaku belum mendengar langsung usulan Bawaslu itu. 

"Aku nggak tau dia ngomong apa ya. Aku belum tau dasarnya apa dia (belum dengar usulannya). Kalau kita kan lebih baik maju," tutur Hasyim.

Diketahui, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja membeberkan potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Adapun potensi permasalahan pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara peserta pemilu (pemilihan) dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu.

Bagja mengungkapkan, beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

Kemudian, belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

“Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda TPS (tempat pemungutan suara) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah," ucap Bagja melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/7/2023).

Permasalahan kedua yakbi berasal dari aspek peserta pemilu seperti masih maraknya politik uang.

Selanjutnya, belum optimalnya tranparansi pelaporan dana kampanye, netralitas ASN (aparatur sipil negara), dan penggunaan APK (alat peraga kampanye) yang tidak tertib.

Terakhir, potensi permasalahan ketiga dari aspek pemilih. Bagja merasakan pengalaman pemilu lalu masih banyak menimbulkan berbagai masalah.

"Seperti kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks dan hate speech. Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan hate speech akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi," ungkap dia.

Pihaknya, kata dia, dalam mengidentifikasi permasalahan melakukan upaya pencegahan melalui berbagai bentuk dan jenis strategi yang membutuhkan kerja sama lintas instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat luas.

Hanya saja, Bagja merasa potensi permasalahan terbesar dan paling banyak biasanya dalam gelaran pemilihan atau pilkada.

Pemilihan 2024 menurutnya pun sangat rawan dengan berbagai permasalahan, mulai dari pelaksanannya yang mengalami irisan tahapan dengan Pemilu 2024 hingga kesiapan menjaga keamanan dan ketertiban. 

"Kami khawatir sebenarnya pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," ucap dia.

"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan kemanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," tutup dia.

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti/m27/Alfian Firmansyah)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News