Presiden RI Joko Widodo Terbitkan Perpres Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

Ia juga ingatkan kepada warga Papua bahwa riset dan inovasi merupakan solusi yang adaptif untuk penyelesaian atau percepatan pembangunan di Papua.

Sebagai contoh riset dan inovasi terhadap sagu yang menjadi bahan makanan pokok di Papua dan banyak tumbuh di Papua.

"Sagu dapat dijadikan produk unggulan Indonesia dari Papua dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan rakyat di Papua,” ungkapnya.

Minimnya Sosok Perempuan Papua Duduki Jabatan Publik

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Amany Lubis, menilai sampai saat ini sosok perempuan asal Papua yang duduk di jabatan publik masih minim.

Kata dia, peran perempuan lokal untuk mendorong percepatan pembangunan Papua perlu diperbanyak.

"Peran perempuan sangat penting, perempuan bisa menjadi mediator, negosiator sebagai advokator dan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak" ujar Prof Amany dikutip dari YouTube INC TV, Rabu (26/7/2023).

Maka itu, untuk keluar dari situasi tersebut maka diperlukan peningkatan (perbaikan) sumber daya manusia (SDM) perempuan Papua dari segi pendidikan dengan konsep pendidikan multikulturalisme.

Sehingga semakin besar peluang untuk keterlibatan mereka dalam kebijakan di Papua.

Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan kesempatan di sektor pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa asli Papua melalui Program Beasiswa Afirmasi Otonomi Khusus.

Pendidikan Mulltikultural jadi Karakteristik Utama

Dengan pendidikan multikultural, sikap toleransi yang dimiliki orang Papua tetap menjadi karakteristik utama.

Ia lalu mengajak semua pihak untuk menjaga persaudaraan dan keutuhan NKRI.

Mulai dari saling menghargai, saling bantu dalam gotong royong, menjalankan ajaran agama, serta membangun nilai kemanusiaan dengan cinta kasih.

"Percepatan pembangunan di Papua sangat penting bagi stabilitas sosial-politik Republik Indonesia. Pendidikan multikultural perlu diperkuat dengan sinkronisasi dan harmonisasi program kerja daerah dengan para pemangku kepentingan di Papua" ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Percepatan Pembangunan Papua: Road Map Menuju 2041’.

(TribunBekasi.com)