Pemilu 2024

Tak Pikirkan Munaslub, Fungsionaris Golkar Alamsyah Tegaskan Para Caleg Konsentrasi Menang Pileg

Alamsyah menekankan justru saat ini seluruh kader Partai Golkar lebih kompak dan solid bagaimana memenangkan Pileg, Pilpres, dan Pemilukada.

Editor: Ichwan Chasani
Istimewa
Fungsionaris Pusat Partai Golkar Alamsyah, S.Sos. MI.Kom bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBEKASI.COM — Fungsionaris Pusat Partai Golkar Alamsyah, S.Sos. MI.Kom menegaskan bahwa para kader Partai Golkar lebih berkonsentrasi kepada pemenangan pemilu Umum (Pemilu) 2024 ketimbang memikirkan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang tidak ada dasar konstitusi partai.

Alamsyah menekankan justru saat ini seluruh kader Partai Golkar lebih kompak dan solid bagaimana memenangkan agenda Pemilu 2024, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).

"Kami sebagai kader dan Fungsionaris Partai Golkar menegaskan di akar rumput tetap kompak dan solid menyambut dan memenangkan Pemilu 2024,” ungkap Alamsyah dalam pernyataan resminya, Selasa (25/7/2023).

“Kami siap siaga dengan kekuatan penuh untuk meyakinkan masyarakat bahwa Partai Golkar adalah kekuatan parpol yang terbaik, dengan pengalaman kader-kadernya yang teruji di tengah-tengah rakyat saat terpilih sebagai anggota legislatif, gubernur, wali kota, dan bupati serta presiden maupun wakil presiden," tegas Alamsyah.

Alamsyah juga menyebut kader Golkar tidak begitu memusingkan wacana Munaslub yang terus diframing oleh oknum "petugas partai” yang tujuannya justru mengkerdilkan dan memperlemah posisi Golkar di Pemilu 2024.

Baca juga: Website Pemerintah Kabupaten Bekasi Kena Hacker, Dani Ramdan Bakal Lapor Polisi

Baca juga: Usai Tenar di Tiktok, Deasy Cardinal Mencoba Peruntungan Jadi DJ

"Jadi tujuannya justru bukan membesarkan partai tetapi sebaliknya, memperlemah posisi partai jelang pemilu 2024,” ujarnya.

“Tujuan mendesak-desak Munaslub itu hanya ingin mendongkel Ketum Airlangga dari Golkar 1 dengan dalih jika berhasil diganti Ketum baru, Golkar akan mendapatkan elektoral tinggi adalah pandangan sesat. Sesat berfikir bahwa mereka melakukan manuver seperti itu justru akan memecah persatuan partai dan sangat merugikan Partai Golkar," imbuh Wakil Sekjen PPK Kosgoro 1957 ini.

Alamsyah juga mengingatkan peristiwa dimana Golkar pernah mengalami dualisme kepemimpinan yang banyak menimbulkan kemadharatan ketimbang kemanfaatan bagi internal partai dan menurunkan elektoral.

"Bagaimana rakyat mau memilih partai kita jika para elitnya saja tidak guyub, rukun, dan damai. Kita harus ingat peristiwa waktu jangan kembali terulang saat sekarang. Jangan sakiti kepercayaan rakyat yang begitu menginginkan Golkar kembali menjadi kekuatan politik memimpin Indonesia ke depan dengan manuver-manuver yang kontraproduktif," ucap Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Terlebih lagi manuver dari Bahlil Lahadalia yang sekarang jadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bernafsu ingin merebut kursi Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang sah dengan mendompleng wacana Munaslub.

Baca juga: Meski Dua Kali Terjerat Kasus Narkoba, Bobby Joseph Bakal Jalani Assesmen Rehabilitasi, Kok Bisa?

Baca juga: Nostalgia, Mayangsari Ajak Konser Ita Purnamasari, Atiek CB, dan Ronnie Sianturi di Balai Sarbini

Menurut Alamsyah, Bahlil Lahadalia tidak memiliki etika politik jika komunikasi politik untuk mengganti Airlangga tidak terbendung melalui Munaslub.

Alasannya karena Bahlil sudah bukan lagi kader partai berlambang pohon beringin. 

"Bahwa dia pernah di Golkar dan jadi pengurus Golkar Provinsi Papua kita tahu. Namun dia (Bahlil) tidak tercatat sebagai kader Golkar sejak dia jadi menteri. Dia menjadi menteri bukan atas usulan partai yang dipimpin Ketua Umum Airlangga Hartarto ini. Dan dia juga sudah mengakui tidak lagi menjadi bagian dari Partai Golkar sejak 10 tahun lalu. Itu dia sampaikan ke publik,” tutur Alamsyah.

“Lalu jika sekarang mau mendompleng Munaslub, itu tidak masuk dalam nalar kita sebagai kader militan dan loyal Partai Golkar. Kader Golkar tidak seperti itu. Jadi itu tidak pantas dan patut disampaikan oleh menteri di kabinet Jokowi. Lalu siapa pula yang mau dipimpin Ketua Umum bukan kader Golkar lagi. Sudah pasti banyak yang menentangnya," ketus Alamsyah.

Selama di Golkar, yang dia ketahui bahwa mereka yang menjadi pemimpin partai atau elit partai adalah yang telah tercatat sebagai kader Golkar, aktif dan berkontribusi untuk kemajuan dan kebesaran partai.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Rabu 26 Juli 2023 Ini

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Rabu, 26 Juli 2023 ini, di Dua Lokasi Satpas, Simak Syaratnya

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved