Pengamat Politik UI Sebut Konflik PDIP dan Presiden Jokowi Makin Memanas Berpotensi Ganggu Pemilu

TRIBUNBEKASI.COM, BEJI --- Konflik antara pihak PDI Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin memanas.

Perseteruan yang kian memuncak antara PDIP dengan Presiden Jokowi ini lantaran dipicu pernyataan terbaru Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto.

"Hasto mengungkapkan PDI-P merasa ditinggalkan  akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju," kata Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengenai konflik antara PDIP dengan Presiden Jokowi di Depok, Rabu (1/11/2023).

Dikatakan Vishnu, konflik yang semakin membesar antara PDIP dan Presiden Jokowi berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik menjelang Pemilu 2024.

BERITA VIDEO : SEKJEN PDIP SEBUT GIBRAN SUDAH PAMIT KE PUAN, SEMULA MERAH BERUBAH KUNING

"Konflik politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan umum pada Februari 2024," ucapnya.

Sementara PDIP bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

Hasto juga menyinggung tersanderanya para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga  terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran.

Baca juga: Soal Prabowo Ingin Bertemu Megawati? Hasto Sebut PDIP Kini Tengah Fokus Perkuat Barisan Akar Rumput

"Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah," ucap Vishnu.

Menurut Vishnu, Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo. Konflik ini tentu bisa mengganggu stabilitas politik," paparnya.

BERITA VIDEO : GIBRAN MENGAKU TAK MASALAH DICAP PENGKHIANAT KARENA JADI CAWAPRES PRABOWO

Vishnu menekankan perlunya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai.

Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

"Menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting jelang kontestasi politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, Pemilihan Umum nasional dan pemilihan kepala daerah," tuturnya.

Vishnu menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini.

"Kita berharap Presiden Jokowi menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses Pemilihan Umun yang akan datang," tandasnya.

(Sumber : Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, Hironimus Rama/Ron)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News