Ada Aksi Massa Buruh, Jasa Marga Buka Tutup Gerbang Tol Cibitung 3 secara Situasional

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI — Jasa Marga melakukan buka tutup secara situasional akses Gerbang Tol Cibitung 3, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (23/11/2023).

Buka tutup akses Gerbang Tol Cibitung 3 untuk menuju kawasan industri MM2100 Cibitung dilakukan atas diskresi Kepolisian.

"Iya betul kami lakukan rekayasa buka tutup GT Cibitung 3 secara situasional atas diskresi kepolisian," kata Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Amri Sanusi pada Kamis (23/11/2023).

Amri menjelaskan, upaya ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kawasan Industri Cibitung sebagai dampak aksi demo buruh di kawasan industri MM2100 Cibitung.

Pihaknya sempat melakukan penutupan akses GT Gerbang Tol Cibitung pada pukul 10.00 WIB. Kemudian pada pukul 12.25 WIB.

Baca juga: Sempat Alot, Pemkab Karawang Rekomendasikan UMK 2024 Naik 12 Persen

Baca juga: Polisi Tegaskan Tidak Ada Aksi Pemblokiran Jalan Imbas Demo Buruh di Bekasi

Kemudian akses GT Cibitung 3 sempat dibuka kembali, namun selang 15 menit setelah dibuka, akses tersebut kembali ditutup atas diskresi pihak Kepolisian.

"Kami bersama pihak Kepolisian telah menempatkan petugas Mobile Customer Service, Patroli Jalan Raya dan personil keamanan siaga di KM 24 arah Cikampek jelang akses GT Cibitung 3 untuk mengatur lalu lintas kendaraan," beber dia.

Guna memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, Jasamarga Transjawa Tol juga melakukan sosialisasi dengan memasang media luar ruang berupa Dynamic Message Sign (DMS) di KM 15 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian yang dimaksud.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku," tutupnya.

Baca juga: Polda Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri jadi Tersangka Kasus Pemerasan Terhadap Mantan Mentan SYL

Baca juga: KPU Rencanakan 5 Kali Debat Capres Cawapres, Hanya Sekali Digelar di Jakarta

Tidak ada pemblokiran

Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi menegaskan tidak ada aksi pemblokiran jalan pada peristiwa demo buruh atau pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/11/2023).

Kombes Twedi Aditya Bennyahdi menjelaskan, total peserta aksi dari keseluruhan demo buruh mencapai 1.500 orang.

Massa demo buruh di Kabupaten Bekasi tersebar di beberapa titik Kamis (23/11/2023) pagi ini.

Untuk titik lokasi demo sejumlah di wilayah kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, seperti kawasan industri MM2100, Gobel dan EJIP.

"Demo di titik kumpul masing-masing. Ada yang di MM 2100, ada yang di depan Gobel, EJIP," kata Kombes Twedi Aditya Bennyahdi.

Diakui Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, imbas demo buruh terjadi kemacetan arus lalu lintas di sejumlah titik menjelang lokasi demo.

Namun, dia menegaskan tidak ada aksi pemblokiran jalan oleh massa buruh.

"Tidak ada pemblokiran, cuma kan namanya massa berkumpul ya, tetapi sudah kita atur supaya tidak mengganggu pengguna masyarakat lainnya," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tuntut Kenaikan UMK, Massa Buruh Blokir Jalan Kawasan Industri MM2100 di Bekasi

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Nipro Indonesia Jaya Butuh Segera 25 Operator Produksi Lulusan SLTA

Terkait situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang mengalami kemecatan parah bukan karena tidak bisa lewat. Tapi dia menyebut karena terkena dampaknya.

"Iya, Tol Cibitung itu karena kan nyambung dari MM 2100," katanya.

Kombes Twedi Aditya Bennyahdi menambahkan, pihaknya mengerahkan ratusan personel untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas di titik-titik demo.

Dirinya juga mengimbau massa buruh ini agar tertib dan tetap menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya dalam aksi demonya.

"Kami mengimbau kepada rekan-rekan buruh supaya membantu pengguna jalan, karena masyarakat juga berhak menggunakan jalan, ada yang mau ke rumah sakit, kerja, dan aktivitas lainnya supaya tidak terganggu," katanya. 

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Dunia Kimia Jaya Cibitung Butuh Tenaga Operator Maintenance

Baca juga: Yenny Wahid: Pilih Pemimpin yang Programnya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Tuntut Kenaikan UMK

Diberitakan sebelumnya, massa buruh melakukan aksi pemblokiran jalan kawasan industri MM2100 di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (23/11/2023) pagi.

Aksi pemblokiran jalan dilakukan karena perkumpulan massa buruh yang melakukan aksi menuntut kenaikan upah minum kabupaten/ kota (UMK) Kabupaten Bekasi sekira pukul 07.45 WIB

Terlihat massa membuat barikade penutupan jalan tepatnya dekat pabrik Maspion, hingga pengendara tidak bisa melintasi jalan menuju kawasan industri MM2100. Imbas terjadi kemacetan parah di area sekitar kawasan MM2100.

Berdasarkan pantauan juga kemacetan berimbas hingga ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, sebab kendaraan tidak bisa keluar tol untuk masuk ke kawasan induatri

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg, Kamis Ini Turun Rp 2.000 Per Gram

Baca juga: Polda Tetapkan Ketua KPK Firli Bahuri jadi Tersangka Kasus Pemerasan Terhadap Mantan Mentan SYL

Petugas kepolisian terus berusaha mengatur arus lalu lintas dan meminta agar massa buruh tidak melakukan penutupan jalan.

"Tadi sempat tertutup jalan karena lokasi MM2100 menjadi titik kumpul awal massa buruh untuk aksi unjuk rasa," kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi, AKP Hotma Sitompul pada Kamis (23/11/2023).

Namun, kata Hotma, saat ini situasi sudah mulai dikendalikan dan massa buruh mulai bergeser melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi di kompleks Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat.

"Kondisi berangsur-angsur mulai mencair, petugas kepolisian di lapangan terus mengatur atur lalu lintas dan mengawal massa buruh yang hendak lakukan demo," jelasnya. 

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Pemerasan, Firli Bahuri Terancam Pidana Seumur Hidup, Ini Pasal yang Dikenakan

Baca juga: Firli Bahuri Jadi Tersangka, Polisi Sita Bukti Dokumen Penukaran Valas Rp7,4 M hingga 21 Unit HP

Tuntutan Buruh Karawang

Sebelumnya diberitakan bahwa buruh atau pekerja di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengajukan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 20 persen dari tahun 2023 lalu

Demikian diutarakan Saripudin, Ketua Federasi Buruh Karawang pada Rabu (22/11/2023).

Dia menerangkan, permintaan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan untuk harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Jika kenaikannya hanya kecil sama saja tidak ada artinya, sebab kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.

"Kalau naiknya hanya 3-5 persen sama saja engga naik. Kan sekarang harga-harga semakin naik, harus 20 persen agar berdampak betul adanya kenaikan UMK," beber dia.

Baca juga: Jadi Pemeran Utama, Zee JKT48 Paksakan Diri Jalani Syuting Film Ancika 1995, Meski Harus Diinfus 

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Nipro Indonesia Jaya Butuh Segera 25 Operator Produksi Lulusan SLTA

Menurutnya harusnya perhitungan kenaikan upah itu PDB (Produk Domestik Bruto) ditambah Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.

Namun, sejauh ini cara penghitungan tidak sesuai apa yang diinginkan buruh.

Sementara Ketua Pimpinan Cabang FSP TSK-SPSI Kabupaten Karawang, Dion Untung Wijaya mengungkapkan, untuk usulan kenaikan UMK tahun 2024 akan segera diajukan.

Akan tetapi jika melihat UMP Provinsi Jawa Barat yang naik hanya 3,57 persen sangat kecil sekali.

Usulan para pekerja akan diatas 10 persen lebih untuk UMK Karawang.

Baca juga: Pemkab Karawang dan KAI Bongkar Bangli Bekas Tempat Prostitusi

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Dunia Kimia Jaya Cibitung Butuh Tenaga Operator Maintenance

"Baru mau kita ajukan nanti. Yang jelas dasar perhitungan upahnya dari kita adalah pondasi di kali laju pertumbuhan ekonomi ditambah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang Rosmalia Dewi mengatakan untuk saat ini belum dapat memberikan keterangan apapun terkait permintaan kenaikan UMK tahun 2024.

Pihaknya baru segera agendakan pertemuan bersama para pekerja, pengusaha dan unsur pemerintah.

"Belum nanti ya kalau sudah ditetapkan, tentu harus kita jalani mekanismenya," tutupnya. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News