Prabowo-Gibran Disebut-sebut Bakal Setop BLT Hingga Dana Pendidikan untuk Program Makan Siang Gratis

TRIBUNBEKASI.COM - Pasangan Capres dan Cawapres 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut akan hapus sejumlah dana pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah Prabowo-Gibran diambil untuk mendanai program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat, terutama anak-anak, jika mereka terpilih.

Sekretaris Jenderal Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyampaikan dibutuhkan dana sebesar Rp400 triliun untuk program tersebut.

Dimana sumber dananya akan diambil dari pengalihan dana pada pos APBN, dengan fokus pada refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial, dan dana kesehatan.

"Sumbernya ya dari refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan. Tergantung pada segmentasi orang bersangkutan," kata Nusron di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Nusron Wahid mengaku optimis anggaran itu dapat mencakup 82,9 juta ibu dan anak di Indonesia, dengan target penuh tercapai pada tahun 2029.

"Itu program dengan asumsi tercover 82,9 juta atau 100 persen itu baru bisa tercapai pada 2029," kata Nusron.

Namun, program tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk Arjuna Putra Aldino, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Ia menilai rencana pengalihan dana pada pos APBN untuk dukung program makan siang dan susu gratis dapat menghapus program bantuan pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan yang sudah terbukti bermanfaat.

Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kalau untuk membiayai program makan siang dan minum susu gratis dengan refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan."

"Maka program seperti KIS, KIP, BPJS dan PKH bakal dihapus dong. Padahal itu sangat bermanfaat untuk wong cilik" ungkap Arjuna dalam keterangan tertulis, Rabu,(28/11/2023).

Kritik juga datang dari pengamat Politik Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, yang soroti masyarakat seharusnya lebih berfokus pada ide dan gagasan dalam kampanye politik, bukan hanya pada janji makan dan minum gratis.

"Ini jelas menurut saya harus dikritik, karena kampanye ini kita inginkan berbicara ide. Bukan berbicara tentang makan dan minum susu gratis," kata Ray saat diskusi Para Syndicate bertajuk Kampanye Pilpres, Politik Gemoy vs Politik Gagasan, Kamis (30/11/2023).

Ray menilai hal ini sebagai kurangnya substansi dalam diskusi politik.

Ray Rangkuti juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut.

Menurutnya, jika janji makan siang dan susu gratis ini tergolong sebagai bagian dari kampanye, maka berpotensi dianggap sebagai praktik politik uang, yang seharusnya diawasi dan dicegah.

(TribunBekasi.com)