Gagal Lolos ke Senayan, PDIP Dukung PPP Gugat Hasil Pileg ke MK, Hasto: Kami Siap Berikan Data-data

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Perolehan suara tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke Senayan.

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara PPP hanya sekitar 3,87 persen suara sah nasional. 

Menyikapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) sebagai mitra koalisi di Pemilu 2024 mendukung PPP untuk menggugat hasil perolehan suara tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Bahkan, partai berlambang banteng moncong putih ini siap memberikan data-data ke PPP untuk dilampirkan kepada MK.

BERITA VIDEO : SEJARAH PPP, TAK MEMPAN DITEKAN SOEHARTO TAPI TUMBANG KARENA AMBANG BATAS PARLEMEN

 “Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami kan cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama sekjen partai politik pendukung Ganjar-Mahfud di Media Center Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2023).

Hasto menduga ada upaya untuk menggagalkan PPP melenggang ke Parlemen. 

Menurutnya, terdapat ambisi kekuasaan yang ingin mencoreng sejarah PPP sebagai partai politik yang selalu duduk di DPR RI.  

Baca juga: Waduh, Ada Caleg PDIP Kehilangan Suara Pileg 2024 Diduga Sering Kritisi Jokowi, Ini Respon Hasto

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” ujar Hasto. 

Menurut Hasto, PPP yang berlambang Ka'bah mendukung pencalonan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

“Jangan sampai partai Ka'bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tandas Hasto. 

BERITA VIDEO : EKS DANJEN KOPASSUS MAYJEN TNI PURN SOENARKO UNJUK RASA USUT KECURANGAN PEMILU

Pada kesempatan yang sama, Anggota Mahkamah Partai DPP PPP Abdullah Mansyur mengatakan partainya sedang mempersiapkan gugatan hasil pemilu ke MK. 

“Kenapa kami melakukan itu karena hasil dari yang diumumkan tadi malam PPP di angka 3,87 itu mengagetkan bagi kami karena hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen bahkan 4,04,” tuturnya. 

Oleh sebab itu, Mansyur menegaskan dalam konteks Pileg, PPP belum bisa menerima hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Dia menegaskan gugatakan ke MK adalah jalan konstitusional yang akan dilalui PPP. 

“Perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

PDIP siap pasang badan untuk caleg

Sejumlah Caleg dari PDI Perjuangan (PDIP) mengalami kehilangan suara dalam kontestasi Pileg 2024. Satu di antaranya yakni Ribka Tjiptaning, incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat  lV. 

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan sejumlah caleg PDIP yang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi.

Namun, partainya tidak akan tinggal diam dan akan membela caleg yang kehilangan suara tersebut.

Kata Hasto, dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

BERITA VIDEO : PKB DIDUGA DITAWARI JABATAN MENTERI HINGGA HASTO BONGKAR MODUS KECURANGAN SIREKAP

“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Hasto menuturkan, salah satu bukti empiris adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih. 

“Saat pemilu 2019 dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya. 

“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” sambung Hasto. 

Lebih lanjut Hasto mengingatkan jika DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita,” tutup Hasto. 

(Sumber : Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah/m32)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News