Dede Yusuf Heran UKT Kampus Negeri Naik Terus, Memangnya Terpengaruh Harga Telur dan Cabai?

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyoroti korelasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan uang kuliah tunggal (UKT).

Uang kuliah tunggal adalah uang yang harus disetor ke kampus tiap semester oleh masing-masing mahasiswa.

Dede Yusuf juga menyoroti kenaikkan UKT yang mencapai 50 persen hingga 100 persen per tahun.

Menurut Dede Yusuf, status PTN BH disematkan ke kampus-kampus negeri dengan pemikiran dapat membantu universitas mencari pendanaan selain dari student body dan subsidi pemerintah.

Nyatanya, PTN BH belum berjalan sempurna.

"Kalau hanya sekadar menaikkan jumlah mahasiswa dengan pembiayaan dari mahasiswa itu sendiri, namanya bukan intisari dari peningkatan perguruan tinggi berbadan hukum. Sudah saja menjadi (kampus) swasta sekalian," kata Dede Yusuf, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/5/2024).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Komisi X DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan PTN BH.

Dede Yusuf juga mengkritik keras kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah kampus PTN yang tengah menjadi sorotan publik.

Baca juga: Biaya Kuliah di UI Makin Mahal, Mahasiswa Baru UI Harus Bayar UKT dan Iuran Pengembangan Institusi

Dia mengatakan kenaikan 50-100 persen seharusnya tidak boleh terjadi secara mendadak, melainkan secara bertahap.

"Mestinya secara bertahap tiap tahun ada kenaikan 10 persen, itu masih terbilang wajar," kata dia.

"Jika lonjakan terlalu besar, kita harus bertanya, inflasi apa yang menyebabkan harga pendidikan menjadi naik? Apakah mengikuti harga cabai atau harga telur?" sindir Dede Yusuf.

Dede Yusuf pun mengaku curiga adanya dugaan pemotongan subsidi pemerintah kepada PTN jadi penyebab masalah ini.

"Jangan-jangan pemerintah sudah tidak mensubsidi beberapa perguruan tinggi negeri. Seberapa jauh ini kan akhirnya kaitannya kita juga perlu telusuri, komponen-komponen apa yang menyebabkan angka pembiayaan pendidikan menjadi tinggi," kata dia.

Efek Negatif PTN BH

Secara terpisah, pengamat Pendidikan Doni Koesoema menilai realita yang berkembang saat ini, status PTN BH justru membuat masyarakat kesulitan mengakses perguruan tinggi negeri (PTN).