Tapera
Partai Buruh Menolak Program Tapera Presiden Jokowi, Dinilai Cuma Memberatkan Pekerja
Partai Buruh dan KSPI menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Alasan kedua, Said menyatakan, dalam lima tahun terakhir ini upah riil atau daya beli buruh justru turun 30 persen.
Hal ini disebabkan oleh upah yang nyaris tidak mengalami peningkatan selama hampir tiga tahun berturut-turut.
Bila upah buruh harus kembali dipotong tiga persen untuk Tapera, justru hal ini hanya akan semakin memberatkan buruh.
Terlebih, potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.
Said Iqbal pun mengutip UUD 1945 dimana dijelaskan bahwa pemerintah seharusnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar.
Salah satunya penyediaan rumah murah bagi rakyat, sebagaimana program jaminan kesehatan dan ketersediaan pangan murah.
Alasan ketiga, menurut UUD 1945 Pemerintah harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar.
“Tetapi dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali dan hanya sebagai pengumpul iuran rakyat dan buruh,” tutur Said Iqbal.
Ini yang kemudian disorot Partai Buruh dan menilai pemerintahan Presiden Jokowi tak bisa menjalankan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 itu.
“Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat. Apalagi buruh disuruh bayar 2,5 persen dan pengusaha membayar 0,5 persen,” ucapnya.
Hal ini yang kemudian menjadi alasan ketiga Partai Buruh menolak dengan tegas program Tapera lantaran tidak ada kontribusi iuran dari pemerintah sebagaimana program penerimaan bantuan iuran dalam program jaminan kesehatan.
Alasan keempat adalah program ini terkesan dipaksakan. Menurut Said Iqbal, program Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.
Said Iqbal pun mewanti-wanti pemerintah jangan sampai program Tapera ini jadi ladang korupsi para oknum pejabat, seperti dalam kasus ASABRI dan TASPEN.
“Kesimpulannya, Tapera kurang tepat dijalankan sebelum ada pengawasan yang sangat ketat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com
Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen untuk Tapera, Said Iqbal: Tak Ada Jaminan Uangnya Tidak Dikorupsi |
![]() |
---|
Said Iqbal Desak Jokowi Cabut Progam Tapera, Sampai 20 Tahun Pun Tak Cukup Buat DP Rumah |
![]() |
---|
Istana Presiden Bantah Tudingan Iuran Tapera untuk Biaya Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran |
![]() |
---|
BP Tapera Beri Gambaran: Beli Rusun 300 Juta Pakai Tapera Lebih Murah Rp 1 Juta Dibanding KPR Biasa |
![]() |
---|
Soal Iuran Program Tapera, Said Iqbal Sebut Mustahil Bisa Beli Rumah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.