Berita Nasional
Hingga Juni, KPK Terima 39 LHA PPATK, Sebagian Permintaan Penyidik, Ada yang Terkait Dana Pemilu
Terkait aliran dana Pemilu 2024 tersebut, hingga kini KPK masih berkoodinasi dengan PPATK untuk mendalami transaksi di dalamnya.
TRIBUNBEKASI.COM — Terhitung sejak awal Januari–Juni 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 39 Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkapkan hal tersebut pada Sabtu, 29 Juni 2024.
"KPK menyampaikan selama tahun 2024, per 1 Januari sampai 28 Juni, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima sejumlah 39 laporan hasil analisis, dari PPATK," ungkap Tessa Mahardhika Sugiarto.
Tessa Mahardhika Sugiarto membeberkan bahwa dari 39 LHA itu, sebanyak 17 LHA di antaranya merupakan permintaan penyelidik atau penyidik.
"Dan 17 LHA yang diberikan PPATK itu, atas permintaan penyidik atau penyelidik KPK," beber Tessa Mahardhika Sugiarto.
Tessa Mahardhika Sugiarto menambahkan, LHA yang diberikan PPATK ada yang terkait aliran dana Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: TNI AU Tegaskan Prajuritnya yang Cekik Sopir Taksi Online di Bandara Makassar Sudah Berdamai
Baca juga: Sosok Pria Bikin Heboh Flyover Cimindi: Pendam Luka Masa Remaja, Pernah Disuruh Minum Air Kencing
Dia menegaskan bahwa terkait aliran dana Pemilu 2024 tersebut, hingga kini KPK masih berkoodinasi dengan PPATK untuk mendalami transaksi di dalamnya.
"Sedangkan LHA PPATK terkait dengan aliran dana Pemilu 2024, saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan pihak PPATK dalam konteks pendalaman atas transaksi-transaksi tersebut," kata Tessa Mahardhika Sugiarto.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu lalu, 26 Juni 2024 memaparkan perputaran dana terkait pemilu mencapai Rp80.117.675.256.064.
Perputaran dana itu ditemukan selama periode Januari 2023–Mei 2024.
Ivan Yustiavandana awalnya menyampaikan hasil kinerja Collaborative Analysis Team (CAT) untuk mendukung transparansi penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: BTPN Syariah Karawang Butuh 40 Orang Community Officer
Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: Bina Prestasi Gemilang Butuh Senior Teknisi Jaringan Internet
"Selama periode Januari 2023 sampai dengan Mei 2024, PPATK telah menyampaikan 108 produk intelijen keuangan terkait dengan Pemilu 2024 dan/atau yang melibatkan parpol/anggota parpol/calon legislatif/incumbent/pejabat aktif dengan nominal perputaran dana sebesar total Rp80.117.675.256.064," ucap Ivan Yustiavandana dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Adapun produk tersebut sudah disampaikan kepada beberapa institusi terkait untuk tindak lanjut berikutnya.
Disebutkan bahwa 21 hasil analisis dan lima hasil pemeriksaan dari PPATK telah dikirimkan ke KPK. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)
Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News
Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Laporan Hasil Analisis (LHA)
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (P
Juru Bicara KPK
Tessa Mahardhika Sugiarto
Akui Tak Pantas, Nusron Wahid Minta Maaf Pernah Bilang Tanah Nganggur Bisa Diambilalih Negara |
![]() |
---|
Kasus Sudah Inkrah, Mahfud MD Tegaskan Silfester Matutina Harus Ditahan |
![]() |
---|
Mendagri Tito: Pentingnya Cadangan Pangan Pemda untuk Jaga Stabilitas Harga |
![]() |
---|
Dukung Program 3 Juta Rumah, Mendagri Tito Tekankan Percepatan Penerbitan PBG dan BPHTB |
![]() |
---|
Sesuai UU 23/2014, Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Wajib Dukung Program Strategis Nasional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.