Jika Masih Dibutuhkan Keterangannya, Sekjen PDIP Hasto Tegaskan Siap Penuhi Panggilan KPK

Hampir lima jam Hasto berada di dalam gedung KPK.

Namun Hasto Kristiyanto mengaku hanya menjalani pemeriksaan selama sekira 1,5 jam.

Hasto Kristiyanto mengatakan, selama 1,5 jam diperiksa face-to-face, pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK belum masuk ke materi pokok perkara.

"Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara," kata dia.

Baca juga: Nur Alim Harap Para Pemain Timnas Garuda Evaluasi Pribadi Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Baca juga: Syamsir Alam Banting Stir Usai Akhiri Karier Sepakbola, Jajal Dunia Akting dan Jadi Komentator

Hasto Kristiyanto menyatakan, di tengah proses pemeriksaan yang dijalaninya, seorang stafnya, Kusnadi dipanggil penyidik.

Kusnadi diminta penyidik menyerahkan tas dan ponsel milik Hasto untuk disita.

"Tasnya dan handphone atas nama saya disita," katanya.

Hasto mengaku keberatan dengan penyitaan tersebut.

Ia mengaku hadir dalam pemeriksaan hari ini dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Selain itu, penyitaan terjadi tanpa didampingi kuasa hukum.

Baca juga: Usai Naik Rp 5.000 Per Gram Kemarin, Ahad Ini Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Ajeg Segini

Baca juga: Bertahun-Tahun Pacaran dengan Aladull, Rara Lida Masih Enggan Menikah, Kok Gitu?

"Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justitia sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum," ucap Hasto.

Sebagai informasi, tim penyidik KPK memanggil Hasto untuk dikonfirmasi mengenai informasi terbaru terkait keberadaan Harun Masiku.

KPK belakangan ini kembali melacak keberadaan Harun Masiku dengan memeriksa sejumlah saksi.

Beberapa waktu lalu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengaku tidak heran Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini.

Menurutnya ada orang-orang tertentu yang menyediakan logistik sehingga buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mampu bertahan selama 4 tahun dalam pelarian.