Nilai Pancasila Luntur, FGD di Kampus UBP Karawang Sepakat Kaji Ulang Perubahan UUD 1945

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri bersama ratusan akademisi kampus seluruh Indonesia melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema “Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila di Era Reformasi" di Gedung Aula Univesitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang pada Sabtu, 13 Juli 2024.

FGD di kampus UBP Karawang ini menjadi lokasi ketiga, sebelumnya FGD diawali di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Sam Ratulangi.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono mengatakan, setelah 25 tahun melaksanakan reformasi dan pasca amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tahun 2002.

Menjadi sebuah pertanyaan apakah perubahan itu sesuai apa yang dikehendaki atau tidak, sesuai pancasila sebagai ideologi, falsafah dan dasar negara itu betul-betul mewarnai bangsa Indonesia atau tidak.

"Hasilnya kami bersepakat melakukan FGD ini, apakah kaji ulang perubahaan UUD 1945 perlu atau tidak. Maka kami membuka ruang diskusi dengan para akademisi," kata Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Senin 15 Juli 2024 Besok

Baca juga: Jadwal SIM Keliling Karawang Senin 15 Juli 2024 Besok di Pospol Dawuan Hingga Pukul 14.00

Dia melanjutkan, pihaknya menyadari pentingnya evaluasi terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pancasila adalah ideologi, falsafah dan dasar negara.

Evaluasi ini tentu terkait dengan langkah dan tindakan apa yang harus dilakukan agar tidak terlanjur tersesat dan berputar-putar di belantara kesalahan dan kekeliruan akibat nilai-nilai, norma-norma dan dasar negara Pancasila yang menjadi ciri dan karakter bangsa Indonesia.

"Kita tentu tidak ingin Pancasila hanya sebagai jargon atau slogan bangsa Indonesia sebagaimana kita rasakan saat ini. Terkait keadaan ini, pertanyaannya tentu akan mengarah pada Pancasila telah terimplementasi dengan baik atau tidak?," ungkapnya.

Maka dari diskusi yang dilaksanakan di kedua universitas sebelumnya ternyata bait lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berbunyi “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” yang terimplementasi hanya bangunlah badannya.

Karakter ke Indonesia-an terdeviasi oleh paham Neoliberalisme dan mengalami degradasi yang mengakibatkan secara perlahan sedang menuju untuk menjadi bangsa liberalis dan kapitalis dengan jargon demokrasi.

Baca juga: SIM Keliling Kota Bekasi, Senin 15 Juli 2024 Besok, di Mitra 10 Harapan Indah, Cek Syaratnya

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Honda Prospect Motor Butuh Operator Forklift Lulusan SLTA

Sementara demokrasi di Indonesia bukan demokrasi itu bersama dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam prosesnya, ternyata badan yang terbangun hanya menguntungkan pihak pemilik kapital, sementara persatuan yang berdasarkan kepada perikemanusiaan yang didasari ketuhanan yang maha esa untuk mewujudkan kerakyatan yang berkhidmad kebijaksaan dalam upaya mencapai keadilan sosial jauh panggang dari api. Ketimpangan sosial semakin meningkat,

"Penyebabnya adalah UUD NRI 1945 atau yang kita sebut UUD 2002 telah mengkhianati Pancasila," katanya.

Kata dia, untuk ini pihaknya membangun pemikiran bersama melalui FGD untuk mendiskusikan dan menemukan jalan keluar, baik ofline maupun online dengan para Purnawirawan dan kampus yang berasal dari 26 Provinsi.

Seperti Universitas Indonesia, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Kristen Petra, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Satya Wacana, IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Padang.

Baca juga: Inilah Daftar Mobil yang KenaBeli Pertalite, Kemungkinan Berlaku Mulai 17 Agustus 2024

Baca juga: Tanggapi Duet Kaesang-Jusuf Hamka, PKB Tetap Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024