Kabarnya Pemerintah Sewa Ribuan Mobil Jamu Tamu saat HUT ke-79 RI di IKN, Ini Reaksi Pihak Istana

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Kepala Sekretariat Presiden RI, Heru Budi Hartono meluruskan kabar yang beredar soal pihak Istana menyewa ribuan mobil untuk menjamu tamu saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

Disebut-sebut pihak Istana menyewa 1.000 unit mobil untuk tamu saat mengikuti perayaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kemarin ada berita yang terkait kendaraan ini, tolong ini diluruskan media, saya minta, bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN," kata Heru.

Hal itu dikatakan Heru usai membuka Festival Seni dan Budaya di Gedung Kesenian Jakarta, Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu (7/8/2024) pagi.

BERITA VIDEO : JOKOWI AKAN AJAK RELAWANNYA KE IKN PADA 24 AGUSTUS 2024

Acara itu digelar oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Bank DKI.

Heru mengaku, tidak tahu awal mula informasi adanya pihak Istana menyewa 1.000 unit mobil. Kata dia, pemerintah tidak pernah meneken kontrak untuk menyewa mobil yang cukup banyak untuk menjamu tamu-tamu negara tersebut.

"Saya tidak tahu itu informasi dari mana, yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Sekneg mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden, ya," jelas Heru.

Baca juga: Istana Garuda IKN Dikritik Suram dan Mirip Kelelawar, Menteri Basuki: Butuh Waktu untuk Jadi Cerah

Menurut Heru, rombongan Istana hanya memerlukan sekitar 30 mobil dalam acara tersebut. Karena itu, dia heran ada pemberitaan yang menyebut pihak Istana akan menyewa ribuan unit mobil untuk menjamu tamu dalam perayaan HUT RI.

"Kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30 (unit mobil) ya, sudah itu," ucap Pj Gubernur DKI Jakarta ini.

Heru menambahkan, pihak tamu undangan sudah disosialisasikan oleh Istana agar naik rangkaian bus yang sudah disiapkan. Para tamu undangan juga tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan sendiri-sendiri dalam agenda tersebut.

"Para undangan yang diundang itu kami siapkan bus dari IKN, dari Gubernur, dan dari Pangdam dan Kapolda. Nggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN itu nggak mungkin," ucapnya.

"Kami siapkan semuanya menggunakan bus juga disiapkan. Tidak diperkenankan untuk membawa mobil sendiri-sendiri, semua sudah tersosialisasikan. Sekali lagi sumber itu dari mana saya tidak tahu, yang jelas hari ini saya meluruskan, ya," lanjutnya.

Dikutip dari Tribunnews, sebanyak 1.000 unit mobil dikabarkan disewa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk mengangkut para tamu yang akan mengikuti hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

BERITA VIDEO : DITANYA PENGALAMAN BERMALAM DI IKN, JOKOWI: ENGGAK NYENYAK

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti menilai ihwal perayaan HUT RI di IKN harusnya bekesadaran dan efisien. "Ada beberapa poin yang sebenarnya perlu dijadikan perhatian kita bersama," kata Felia dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Pertama, Felia mempertanyakan apakah 1.000 mobil itu memang benar diperlukan atau tidak. Kemudian, ia juga khawatir apakah nantinya kendaraan itu bakal mengganggu mobilitas masyarakat umum dan malah menimbulkan polusi.

Padahal, menurutnya nominal angka kendaraan sewaan itu bisa diturunkan dengan cara diganti menggunakan bus yang dapat memuat banyak tamu sekaligus, misalnya.

"1.000 mobil itu banyak sekali dan sebenarnya bisa diganti dengan alternatif, misalnya menggunakan bus yang layak dan nyaman untuk para pejabat, atau satu mobil diisi 2-3 orang pejabat," tuturnya.

Mengingat jumlah yang tidak kecil itu, Felia lantas menyoroti ihwal anggaran pembangunan IKN. Ia juga mempertanyakan apakah pengadaan kendaraan sewaan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga peran pengawasan DPR, BPK, hingga KPK harus hadir dalam hal ini.

Lebih lanjut, Felia juga menilai langkah pemerintah menyiapkan 1.000 mobil ini tidak konsisten dengan pernyataan ihwal belum siapnya IKN untuk menjadi wadah perayaan HUT RI.

"Jadi, kalau memang belum siap ya jangan dipaksakan dan malah berujung buang-buang anggaran untuk acara seremonial plus mencemarkan lingkungan," tuturnya.

(Sumber : Wartakotalive.com, Fitriyandi Al Fajri/faf)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q