FSGI Catat Ada 8 Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Sepanjang 2024: Satu Bulan 1 Kejadian

TRIBUNBEKASI.COM, GAMBIR --- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 8 kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di lembaga pendidikan dari Januari sampai Agustus 2024.

Sekjen FSGI, Heru Purnomo menegatakan, dari catatan itu menadakan setiap bulan ada 1 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga Pendidikan. 

Tercatat, lanjut Heru, bahwa dari 8 kasus kekerasan seksual, 62,5 persen atau 5 kasus terjadi di Lembaga Pendidikan di bawah Kementerian Agama.

"Ada tiga kasus terjadi di satuan pendidikan berasrama. Sedangkan 37.5 persen kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Adapun 62,5 persen kasus terjadi jenjang pendidikan SMP/MTs/Ponpes dan 37,5 perseb kasus terjadi di jenjang pendidikan SD/MI," jelasnya, Sabtu (10/8/2024).

BERITA VIDEO : DIDUGA MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA MAHASISWI, UMT PECAT DOSEN TEATER

Menurutnya, delapan kasus itu saat ini masih dalam proses hukum dengan total 11 pelaku dan 101 korban anak di bawah umur.  

Adapun korban kekerasan seksual, kata Heru, di satuan pendidikan, ternyata anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan.

Tercatat, dari 101 korban, 69 persen anak laki-laki dan 31 persen anak perempuan.  

Baca juga: Miris, Angka Kekerasan Seksual dari Pelaku Orang Terdekat di Kota Bekasi Meningkat

"Adapun pelaku kekerasa seksual 72 persen adalah guru laki-laki dan 28 persen murid laki-laki," tegasnya.

Heru melanjutkan, untuk wilayah kejadian kekerasan seksial terdiri dari 8 kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu Jogjakarta dan kabupaten Gunung kidul (DIY), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo).

"Kemudian di Palembang (Sumatera Selatan), kabupaten Bojonegoro dan Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Agam (Sumatera Barat), dan kabupaten Karawang (Jawa Barat)," ungkapnya. 

Rahasiakan 4 identitas anak korban kekerasan

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta masyarakat merahasiakan identitas anak korban kekerasan seksual di media sosial.

Komisioner Komnas PA Wawan Wartawan menyebut anak korban kekerasan seksual perlu penanganan khusus, terutama pemulihan psikologi trauma.

"Karenanya identitas anak, terutama anak korban kekerasan seksual harus dilindungi. Sebab masa depan mereka masih panjang," kata Wawan pada Rabu (31/5/2023).

Wawan menerangkan, anak korban kekerasan seksual ini jangan diungkap namanya, alamat rumahnya, orangtuanya, apalagi wajah anak tersebut.

Pasalnya, korban anak itu telah menanggung traumatis baik secara fisik maupun fisik yang proses penyembuhannya tak sebentar.

Identitas yang bocor bisa saja menambah beban anak. Bukan tidak mungkin terjadi bulliying.

"Kalau media saya yakin sudah paham ya karena ada kode etik dalam penulisan berita. Tapi masyarakat umum, khususnya medsos ini ya masih ungkap identitasnya," beber dia.

Wawan juga mengimbau masyarakat dan para orangtua untuk tidak takut dan ragu mengungkap dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Komnas PA, kata Wawan, siap melakukan pendampingan baik psikologis maupun hukum dari tingkat penyelidikan di kepolisian hingga di meja hijau.

"Secara anggaran kita sudah menyiapkan di tingkat kabupaten kota. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu melaporkan," ujar Wawan.

Ia juga menyebut, kesadaran orangtua maupun masyarakat untuk melaporkan kejadian tindakan kekerasan seksual terhadap anak meningkat.

"Memang tren kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin hari semakin meningkat. Ini mungkin ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya kita anggap bahwa memang masyarakat sudah berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak," ujar Wawan. 

(Sumber : Wartakotalive.com, Miftahul Munir/m26)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q