Pedagang Kaki Lima Korban Penggusuran di Puncak Gugat Pemkab Bogor Rp 150 Miliar, Ini Alasannya

TRIBUNBEKASI.COM, CISARUA --- Penggusuran lapak pedagang kaki lima di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (26/8/2024) menyisakan kepedihan bagi para korban.

Para pedagang kaki lima yang kehilangan mata pencahariannya ini pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Firdaus Oibowo, Pengacara dan Ketua Perkumpulan Pedagang Puncak Bersatu (P3B), mengatakan para pedagang kaki lima ini menggugat Pemerintah Kabupaten Bogor ke PTUN karena melakukan penggusuran paksa.

"Kami gugat ke PTUN karena kami, Perkumpulan Pedagang Puncak, punya surat-surat seperti NIB (Nomor Induk Berusahadan SPH (Surat Pengakuan Hak)," kata Firdaus di Cisarua, Senin (26/8/2024).

BERITA VIDEO : ASEP STROBERI DAN BIANGLALA LOLOS DARI PENGGUSURAN DI JALAN RAYA PUNCAK 

Dia mengaku memiliki bangunan kafe di atas lahan seluas 500 meter persegi yang digusur Pemkab Bogor.

"Lahan saya punya surat Sertifikat Hak Pakai, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak),  PBB (Pajak Bumi Bangunan) dan NIB Nomor Induk Berusaha). Semua surat ini sah dari negara," ujarnya.

Setelah ditegur oleh Pemkab Bogor beberapa bulan lalu, Firdaus mengaku langsung mengurus berbagai surat legalitas sehingga Surat Gambar Ukur keluar.

"Surat Gambar Ukur ini keluar bulan lalu. Walaupun sertifikat sedang dalam proses pengajuan di Badan Pertanahan Negara,  tanah saya sudah terdaftar," ucap Firdaus.

Baca juga: Pasca Penggusuran Pedagang Kaki Lima, Kini Muncul Masalah Baru: Marak Tukang Parkir Liar di Puncak

Oleh karena itu, ketika Pemkab Bogor melakukan penggusuran paksa, Firdaus dan P3B melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Gugatan PTUN saya sudah terdaftar dengan No.104," imbuhnya.

Tak hanya itu, Firdaus juga mengajukan somasi kepada Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Imam Cecep Nagarasid.

"Saya ajukan somasi karena membongkar bangunan tanpa surat perintah pengadilan. Saya akan gugat immaterinya Rp 100 miliar dan materinya Rp 50 miliar sehingga total Rp 150 miliar," bebernya.

Selain gugat ke PTUN, saya juga laporkan Cecep Imam ke Mabes Polri karena membongkar paksa bangunan saya tanpa ada putusan eksekusi dari pengadilan.

"Pasal 200 KUHP berbunyi tidak boleh ada pembongkaran tanpa ada putusan yang tetap dengan ancaman 10 tahun penjara," tegasnya.

BERITA VIDEO : GUSUR 196 BANGUNAN LIAR DI JALAN RAYA PUNCAK BOGOR

Firdaus juga akan mengugat Cecep secara pribadi karena PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan melaporkan Cecep ke Mabes Polri.

"Anggota saya ada 5 yang luka karena dipukuli Satpol PP saat penertiban. Walaupun dia berdalih sedang bertugas, tetapi dia harus tahu mana yang menjadi kewajiban tata usaha negara," tuturnya.

Firdaus mengaku menempati bangunan kafe di Jalan Raya Puncak sejak 2017. Bangunan itu sudah berdiri sejak 2003.

"Saya dapat pelepasan hak dari PT SBPP (Sumber Sari Bumi Pakuan). Ada pelepasan hak dari PT Ciliwung ke ibu Nena tahun 2012. Setelah itu pelepasan hak dari ibu Nena ke saya tahun 2018 sampai sekarang," jelasnya.

Terkait klaim pedagang Puncak yang mengaku memiliki dokumen legal, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid membantahnya.

"Namanya perizinan, pasti ada proses. Kami pun melakukan penindakan melalui tahapan proses yang panjang dengan surat teguran selama 3 kali," ujarnya.

Selama proses teguran, Pemkab Bogor melakukan mengkaji terhadap dokumen yang dimiliki pedagang.

"Jika ada pedagang yang mengaku memiliki izin, saya rasa tidak benar karena kita telah melakukan pemeriksaan berlapis. Insyaallah, penataan ini mengikuti prosedur standar dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," tandas Cecep.

(Sumber : TribunnewsDepok.com, Hironimus Rama/Ron)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaUeu7FDzgTG0yY9GS1q