Perpusnas Ditetapkan sebagai Salah Satu Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

TRIBUNBEKASI.COM — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terpilih menjadi salah satu dari 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB).

Penetapan ini disampaikan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, bertajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Selain Perpusnas, beberapa instansi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi DKI Jakarta, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyatakan penetapan ini merupakan kesempatan baik Perpusnas untuk menjadi salah satu simpul jaringan terkait reformasi birokrasi, terutama pada inovasi-inovasi baru untuk memperkuat layanan publiknya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Perpusnas setelah penetapan ini, yang pertama adalah reformasi birokrasi harus berdampak, terutama pada layanan publik Perpusnas. 

“Dalam hal ini sebenarnya adalah program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Selama ini kan dampak sosial, kesejahteraan, dan ekonomi bagi masyarakat itu kan nyata. Itu yang perlu kita perkuat narasinya agar hal itu sampai kepada menteri,” ungkap Joko Santoso dalam pernyataan resminya.

Baca juga: Dikabarkan Tipu Sejumlah Konsumen, Kantor WO di Bekasi Berantakan dan Tidak Berpenghuni

Baca juga: Baim Wong Sudah Pisah Rumah 7 Bulan, Pengacara Sebut Ada Pengkhiatan terhadap Pernikahan

Kedua, dia menegaskan reformasi bukan hanya tumpukan dokumen belaka tetapi upaya keras untuk memperkuat kinerja dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi.

“Ini sebagai suatu syarat lembaga pelayanan publik menjadi lebih lincah dan lebih cepat mengakselerasi perubahan, seperti perubahan demografi dan perubahan berkaitan dengan era disrupsi digital,” tuturnya.

Terkait disrupsi digital, dia menjelaskan saat ini Perpusnas sudah memulai proses digitalisasi konten, digitalisasi proses bisnis, termasuk layanan daring.

Menurutnya, hal ini memperkuat pesan bahwa perpustakaan harus melakukan transformasi digital.

Terakhir, terkait kompetensi dan kinerja SDM. Dia menjelaskan harus ada pembangunan kapasitas lembaga Perpusnas yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring sehingga tercipta kolaborasi antarperpustakaan serta lembaga penyedia informasi dan pengetahuan.

Terkait layanan, dia menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Perpusnas sebagai lembaga pelayanan publik harus dapat menghargai perbedaan masyarakat, menghormati keberagaman, dan berempati terhadap perbedaan dan keberagaman tersebut.

Baca juga: KPU Kota Bekasi Belum Pastikan Kapan Pelaksanaan Debat Pilkada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Baca juga: Weeding Organizer di Kota Bekasi Diduga Tipu Sejumlah Orang dengan Modus Promo Murah

“Kita memastikan masyarakat di mana pun berada, dengan kondisi psikologis dan fisiologis apa pun tetap harus bisa mendapatkan layanan pengetahuan sebagai hak warga negara,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut penetapan Perpusnas menjadi Hub JIPP, pihaknya akan menyusun dan mengintegrasikan hal tersebut ke roadmap reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan.

“Kita harus segera susun dan kita integrasikan ke dalam Renstra (rencana strategis) Perpusnas 2025-2029. Jadi bisa terintegrasi dengan program dan kegiatan kita lima tahun ke depan,” pungkasnya.