Dipecat PDIP, Pengamat Politik Sebut Citra dan Reputasi Jokowi Jatuh, Sulit Diterima Partai Lain

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA — Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Joko Widodo (Jokowi), dan keluarganya sangat merusak citra dan reputasi Jokowi sebagai mantan presiden.

“Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum, yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi,” ucap Jamil, Selasa (17/12/2024).

Selain itu, Jokowi juga dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Tuduhan semacam ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.

“Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP,” ungkap dia.

BERITA VIDEO : PDIP RESMI PECAT JOKOWI, GIBRAN, DAN BOBBY NASUTION

Jamil mengatakan, hal ini sekiranya akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya.

“Hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya,” ungkap dia.

Menurut Jamil, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi.

Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya.

Baca juga: Prabowo Akui Merasa Nyaman Ada Puan Maharani di HUT Golkar: Saya Menghargai PDIP di Luar Koalisi

“Kalaupun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus,” tutup dia.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan (PDIP) telah resmi memecat Joko Widodo dengan pertimbangan melakukan pelanggaran berat.

Pertimbangan pemecatan itu tentu membuat catatan buruk terhadap perjalanan karier politik Jokowi.

Jokowi bahkan disebut telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).

(Sumber : Wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti/m27)

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp