Perputaran Uang di Pileg 2024 Diperkirakan Mencapai Rp 1.000 Triliun, Belum Termasuk Pilpres

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Bangsa Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah.

Pemilu serentak tahun 2024 yang telah dilaksanakan merupakan pemilu serentak pertama bagi rakyat Indonesia. 

Rentetan pemilu di tahun 2024 ini membuat ekonomi mengalami stagnasi karena perputaran uang tersedot ke pesta demokrasi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, perputaran uang di pesta demokrasi 2024 mencapai Rp 1.000 triliun.

"Saya pernah hitung, uang yang beredar pada Pemilu 2024, sekitar Rp 1.000 triliun," kata Doli pada acara penyampaian Survei Nagara Institut di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu lantas membeberkan hitung-hitungan sederhana yang dia lakukan.

"Orang bertanya, menghitungnya gimana? Seribu triliun rupiah dalam sebuah pemilu, nggak masuk akal kan? Saya bilang gini, caleg dalam satu partai, dari DPR RI sampai DPRD kabupaten dan kota, jumlahnya 20.486. Jumlah caleg kali jumlah partai sebanyak 18 partai, itu udah 360.000 orang," kata dia.

"Ambil rata-rata satu orang satu miliar saja, udah 360.000 miliar. Itu yang minimal," sambung Doli.

Angka tersebut kata dia, belum dihitung dari perputaran dana untuk pemilihan presiden (Pilpres) lalu.

Di mana, pada Pilpres kemarin ada tiga pasangan capres-cawapres yang turut andil.

Bukan tidak mungkin, akan banyak dana yang dikeluarkan oleh Partai Politik untuk Pilpres kemarin.

"Belum kalau misalnya capres dan cawapres tiga capres dan cawapres, berapa yang dikeluarkan," kata dia.

"Jadi kita hitung saja, berapa uang dia untuk beli kaos, berapa dia beli spanduk, apa salah macem. Ditambah lagi yang lain-lainnya itu," ujar Doli.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan desain pemilu dan pilkada yang rumit secara prosedural serta substantif, memicu masalah.

Sebab penyusunan desain itu tidak memperhatikan aspek kohesivitas atau sosial budaya masyarakat adat.

Berdasarkan catatan akhir tahun 2024 AMAN, desain rumit itu berimplikasi pada menguatkanya pragmatisme dan politik transaksional.

”Banyak akademisi menyatakan bahwa pemilu dan pilkada pada tahun 2024 adalah kontestasi yang paling brutal,” kata Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi dalam peluncuran buku Catatan Akhir Tahun 2024 AMAN di Kedai Tjikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal: tarik ulur desain pemilu, meningkatnya politik uang, intimidasi dan diskriminasi, serta inflasi ekonomi pasca-Covid-19. 

Sehingga kemudian berdampak pada menurunnya partisipasi politik masyarakat adat. 

Berdasarkan catatan AMAN, terdapat 32 orang kader utusan politik masyarakat adat yang diutus secara resmi melalui mekanisme organisasi untuk mengikuti kontestasi lima tahunan ini.

Tiga orang di antaranya berhasil terpilih dan telah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian, 1 orang utusan politik dinyatakan terpilih dan telah dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Papua setelah melalui gugatan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. 

Selain empat kader tersebut, terdapat juga lima kader AMAN yang maju dan berhasil terpilih tanpa melalui mekanisme organisasi.

“Secara kuantitas menurun jika dibandingkan pada Pemilu 2019 lalu, ketika itu terdapat 163 kader yang berasal dari beragam partai politik yang maju berkontestasi untuk menjadi anggota parlemen di berbagai tingkatan, 32 orang berhasil terpilih,” kata Rukka.

Berbagai catatan partisipasi politik masyarakat adat dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 menunjukkan ihwal arena politik yang didasarkan pada tatanan politik modern hanya diperuntukkan bagi para elit politik, partai politik hingga birokrasi.

Serta menutup peluang bagi partisipasi politik masyarakat adat yang hidup di pelosok nusantara yang hampir seluruhnya berada jauh dari pusat-pusat kekuasaan politik. 

”Dengan kondisi seperti ini, tidak heran bila masyarakat adat mengalami derita pahit pengabaian yang selama ini dihadapi,” ujar Rukka.