Pertanyakan Kenaikan PPN 12 Persen dan Bandingkan dengan Vietnam, Yenny Wahid: Apakah Ini Bijak?

TRIBUNBEKASI.COM — Politikus dan aktivis Nahdlatul Ulama, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang lebih dikenal dengan nama Yenny Wahid, menolak rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang bakal diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai 1 Januari 2025.

Yenny Wahid mengungkapkan hal itu dalam acara haul atau peringatan ke-15 tahun wafatnya Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 21 Desember 2024.

Yenny Wahid mengatakan, kebijakan pemerintah sejatinya harus didasarkan kepada kemaslahatan untuk masyarakat. 

Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan, mulai dari harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan jumlahnya berkurang sebanyak 9 juta orang.

Yenny Wahid menjelaskan bahwa para ekonom menganalisa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. 

"Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen. Apakah ini bijak?" kata Yenny Wahid.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Senin 23 Desember 2024 Besok

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Senin 23 Desember 2024 Besok di Dua Lokasi Satpas, Cek Syaratnya

Dia pun membandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. 

Lalu, Vietnam yang menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya.

"Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana (kenaikan PPN) ini," ujar Yenny Wahid.

Yenny Wahid meminta pemerintah untuk berfokus pada kebijakan yang mensejahterakan masyarakat.

"Prioritaskan kesejahteraan rakyat bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi bukan malah rakyat yang harus dibebani," tegasnya. 

Baca juga: Jadwal SIM Keliling Karawang Senin 23 Desember 2024 Besok di Pospol Dawuan Hingga Pukul 14.00

Baca juga: SIM Keliling Kota Bekasi, Senin 23 Desember 2024 Besok, di Burger King Harapan Indah, Cek Syaratnya

Gaya kolonial

Penolakan terhadap rencana Pemerintah yang akan segera menerapkan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen juga sempat disuarakan elemen buruh.

Kebijakan penerapan PPN 12 persen itu diperkirakan bakal berdampak luas.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan membuat harga barang dan jasa semakin mahal.