Banyak Masukan Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Saan Mustopa Ungkap Kemungkinan Dibahas Kembali di DPR

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengungkap kemungkinan DPR membahas kembali soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Sebab, sejauh ini banyak masukan dari sejumlah kalangan atas penolakan kenaikan PPN 12 persen tersebut.

"Ada kemungkinan dibuka opsi buat dibahas kembali di DPR. Mempertimbangkan terkait penolakan itu," kata Saan usai kegiatan refleksi akhir tahun dan tasyakur kemenangan Pilkada Karawang di Hotel Resinda pada Minggu, 29 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum DPP NasDem itu menyampaikan, karena sudah menjadi sebuah undang-undang maka kebijakan itu wajib dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025.

Presiden Prabowo sendiri sudah menyampaikan berusaha untuk tidak memembebani rakyat kecil atau rakyat kebanyakan, sehingga pemerintah sudah mempertimbangkan secara komprehensif, termasuk juga bagaimana menangani masyarakat kebanyakan yang akan terdampak.

Baca juga: Polsek Kedungwaringin Gagalkan Empat Remaja Hendak Tawuran, Celurit dan Tongkat Golf Disita

Baca juga: Libur Nataru, Polisi Perketat Pengawasan Tempat Wisata di Kabupaten Bekasi

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Ahad Ini Tertahan di Angka Rp 1.526.000 Gram, Simak Detailnya

Baca juga: Terlibat Tawuran di Jalanan Pakai Senjata Tajam, 5 Pemuda Diringkus Polisi

"Pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk mereka semua, untuk dua bulan ke depan dan itu sudah dilakukan. Pemerintah juga sudah selektif, nanti kelompok-kelompok masyarakat mana yang akan kenaikan PPN 12 persen," imbuhnya.

Kata Saan, partai NasDem mendukung penuh kebijakan tersebut. Pertama karena itu sudah sebuah undang-undang yang wajib dijalankan dan pemerintah juga sudah menyiapkan jaring pengaman dan selektif terhadap hal-hal apa saja yang terkena PPN 12 persen.

"Menurut saya NasDem dari awal memang berkomitmen untuk mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan dan program Presiden Pak Prabowo," katanya.

"Tapi masalahnya itu dipertimbangkan ya terkait penolakan itu. Pasti pemerintah mendengar semua, mendengarkan semua," tandasnya. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.