Efisiensi Anggaran

Anggaran IKN Diblokir, Pengamat: Bukan Program Unggulan, Prabowo Harus Berani Abaikan Ambisi Jokowi 

Sebab Jamiluddin menilai, terjadinya pemblokiran anggaran pembangunan IKN karena bukan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Penulis: Alfian Firmansyah (m32) | Editor: Dedy
AFP/Yasuyoshi Chiba
ISTANA KEPRESIDENAN IKN --- Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 11 Juli 2024. Istana Kepresidenan atau Istana Garuda ini dikritik suram dan mirip kelelawar. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden RI Prabowo Subianto. 

Diketahui, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya. 

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tandasnya. 

BERITA VIDEO : RESPONS JOKOWI SOAL KABAR ANGGARAN IKN KENA BLOKIR HINGGA CORETAN "ADILI JOKOWI"

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kabar yang mengejutkan terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Menteri Dody, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaranya tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody

Hal itu disampaikan Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (06/02/2025).

Halaman
123
Sumber: Wartakota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved