Pemkab Bekasi Luncurkan Gerakan Asih Ka Indung, Seluruh Pejabat Sukarela Beri Bantuan untuk Lansia

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI --- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat meluncurkan program Gerakan Asih Ka Indung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Jumat (11/4/2025).

Program Gerakan Asih Ka Indung Pemkab Bekasi ini merupakan tindak lanjut program Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi untuk memberikan bantuan terhadap para lansia secara sukarela dari pejabat.

"Melalui program ini seluruh pejabat diwajibkan memiliki orang tua asuh yang disantuni secara rutin setiap bulan," kata
Bupati Ade Kuswara Kunang di acara Gerakan Asih Ka Indung.

Ia menjelaskan, dalam tahap pertama santunan diberikan secara serentak oleh 270 pejabat kepada kelompok penerima manfaat yang tersebar di 187 desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Program Kota Bekasi Sayang Bunda, Bantu Para Lansia, Tri Adhianto Wajibkan Pejabat Punya Ibu Asuh

Sejumlah bantuan disalurkan baik uang tunai hingga paket sembako. Diharapkan program ini dapat menumbuhkan rasa saling membantu antara pejabat dengan warganya.

“Tujuannya untuk meringankan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dari sisi pejabat agar merefleksikan kesadaran masing-masing. Tapi saya yakin pejabat di Kabupaten Bekasi, ini sudah jadi hal kebiasaan masing-masing," kata dia.

Tidak ada batasan santunan yang diberikan, baik itu bentuk maupun nominal. Semua jenis santunan diserahkan pada setiap pejabat beserta organisasi perangkat daerahnya.

Namun harus dipastikan penerima bantuan merupakan warga yang belum menerima bantuan dalam program apapun.

“Kalau memang itu ibarat bantuan langsung tunai, sodaqoh, yang belum terdata sama pemerintah daerah maupun pusat, belum memiliki bantuan, nah itu yang menerima bantuan pada program ini. Nah itu yang kami data,” ucap dia.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Hasan Basri mengatakan, pada peluncurannya program ini diikuti oleh 270 pejabat dari tingkat eselon IIa hingga IIIb, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan.

“Jadi mulai dari pimpinan bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah, seluruh kepala dinas, sekretaris dinas, sampai ke kepala bidang turut menyantuni. Sampai ke kecamatan, seluruh camat dan sekretaris camat,” kata dia.

Nantinya program akan diperluas kepada pejabat eselon IV a dan b sehingga jumlah penerima manfaat akan meningkat.

"Setelah kami koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, jika nantinya seluruh eselon IV diikutsertakan akan menjadi sekitar 500 orang yang ikut serta,” kata Hasan.

Penyaluran bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, paket sembako maupun peralatan usaha.

Setiap pejabat tidak dibebankan pada nominal tertentu namun program ini wajib dilakukan secara berkesinambungan, setiap bulan.