Sampah Jadi Persoalan, Bupati Karawang Aep Targetkan Miliki 10 TPST

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menyampaikan target memiliki 10 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) baru hingga tahun 2029.

Hal itu bertujuan dalam upaya penanganan sampah di Karawang, khususnya di TPA Jalupang yang kondisinya memprihatinkan.

“Keberadaan TPST ini berguna untuk mengurangi masuknya sampah ke TPA Jalupang. Karena di TPST sampah bisa diolah,” kata Aep Syaepuloh kepada awak media pada Minggu (27/4/2025).

Aep menjelaskan, sekarang sudah berjalan 2 TPST yakni di Mekarjati dan Cirejag.

Untuk tahun 2025 akan segera dibangun di wilayah Jayakerta.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Senin 28 April 2025 Besok

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi, Senin 28 April 2025 Besok di Dua Lokasi Satpas, Cek Syaratnya

Lalu nantinya akan terus menambah titik TPST termasuk di wilayah yang dekat dengan saluran air.

Pemkab Karawang menargetkan pembangunan 10 TPST hingga tahun 2029 mendatang.

“Kalau target sampai 2029, target saya TPST minimal harus ada 10. Kalau ada TPST jadi tidak semua sampah harus dibuang ke TPA,” ungkapnya.

Pihaknya berkomitmen akan terus berupaya dalam penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Karawang. Aep memastikan, tahun ini akan ada penambahan TPST di Jayakerta.

“ Insya Allah tahun ini penambahan Jayakerta,” kata Aep Syaepuloh.

Baca juga: Layanan SIM Keliling Karawang Senin Besok, 28 April 2025, Simak Syarat yang Diperlukan

Baca juga: Wabup Bekasi Asep Tolak Mobil Dinas Baru, Dialihkan Penambahan Ruang Rawat Inap RSUd Cabangbungin

Ancaman Blokir Akses TPA Jalupang

Sebelumnya diberitakan warga mengancam akan memblokir akses jalan menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang, Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Pemblokiran itu bakal dilakukan karena pembuangan sampah di TPA Jalupang masih menggunakan sistem open dumping yang membuatnya mencemari lingkungan.

"Ini sudah tidak bisa dibiarkan, kami akan blokir akses jalan jika tidak ada pembenahan dan perbaikan," kata Presidium Gerakan Masyarakat Peduli Sampah Kotabaru (GMPSK), Irawan pada Selasa (22/4/2025).

Ia menjelaskan, sampah di TPA Jalupang ketinggiannya mencapai 14 meter dengan aliran air limbah atau air lindi yang langsung menuju ke lingkungan warga serta areal persawahan.

Pada setahun lalu pihaknya melakukan audensi di kantor Pemkab Karawang menuntut adanya pengolahan sampah di TPA Jalupang.

Adapun jawaban dari Pemkab Karawang, yakni akan melakukan pengolahan sampah di TPA Jalupang di tahun 2025 ini.

Baca juga: Tembus Rp 2 Juta Lebih Per Gram, Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Selasa ini Cetak Rekor Baru

Baca juga: Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Temukan Limbah Medis di TPA Sumur Batu, Diduga dari Rumah Sakit

Baca juga: Jasad Ibu dan Anak Ditemukan Bersebelahan di Lokasi Kebakaran, Diduga Tengah Tertidur Saat Kejadian

Baca juga: Kebakaran Rumah yang Tewaskan Ibu dan Anak di Bekasi Dipicu Korsleting Listrik

Bahkan, Pemkab Karawang melalui Dinas DLHK sudah melakukan kunjungan ke TPA Banyumas.

"Tapi sampai sekarang belum ada juga tindakan dan upaya perbaikan," katanya.

Menurutnya, sistem open dumping itu melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang melanggar sistem tersebut.

Pihaknya juga akan mengadukan hal itu ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Kami akan melakukan gerakan penolakan dan pemblokiran akses jalan untuk mobil-mobil yang membuang sampah ke TPAS Jalupang dalam waktu dekat," katanya.

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.