Respons Dedi Mulyadi Setelah Dirinya Disebut Sebagai Gubernur Konten di Tengah Rapat DPR

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijuluki sebagai gubernur konten.

Julukan ini datang dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud.

Pernyataan Rudy Mas'ud ini tercetus dalam rapat para gubernur bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Saat itu, Rudy Mas'ud hendak menyampaikan pemaparan selama menjabat sebagai Gubernur Kaltim.

Ia pun menyapa para hadirin di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi," ujar Rudy Mas'ud, dikutip dari tayangan TVN Parlemen.

Setelah itu, Rudy Mas'ud melanjutkan pemaparannya.

Kemudian, tiba lah giliran Dedi Mulyadi untuk berbicara di forum tersebut.

Dedi Mulyadi pun memaparkan hasil kerjanya selama memimpin Jawa Barat.

Di akhir pemaparannya, Dedi Mulyadi pun menanggapi komentar Gubernur Kaltim yang menyebut dirinya adalah "gubernur konten".

"Tadi Pak Gubernur Kalimantan Timur mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan," ujar Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta itu mengungkapkan, anggaran iklan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat biasanya bisa mencapai Rp50 miliar.

Sementara, di masa kepemimpinannya, ia hanya menganggarkan sebesar Rp3 miliar.

"Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih," kata Dedi Mulyadi.

Kerap Viral

Belakangan ini, Dedi Mulyadi memang kerap menuai sorotan dengan gebrakannya di Jawa Barat.

Tak jarang, video yang kerap ia bagikan di Instagram, YouTube, hingga TikTok berujung viral.

Kanal YouTube Dedi Mulyadi di mana ia kerap membagikan video panjang mengenai kegiatannya pun telah memiliki 6,7 pengikut.

Terbaru, video viral dari Dedi Mulyadi adalah ketika berdebat dengan siswa SMA berinisal AC di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube resmi Dedi mulyadi pada 26 April 2025, siswa tersebut mempersoalkan kebijakan pelarangan wisuda sekolah.

"Kalau tanpa perpisahan, emang kehilangan kenangan? Kenangan bukan pada saat perpisahan, tapi kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun," kata Dedi.

Siswi perempuan itu kemudian mengatakan, wisuda atau acara perpisahan tetap penting sebagai bentuk kenangan bersama teman-teman, meski dengan biaya yang minimal. 

Namun Dedi menegaskan, kebijakan melarang wisuda sekolah dan study tour diberlakukan untuk meringankan beban orangtua siswa. 

Ia menyebutkan bahwa wisuda seharusnya hanya dilakukan di tingkat perguruan tinggi, bukan di TK, SMP, atau SMA. 

"Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan," kata Dedi Mulyadi.

Artikel ini telah tayang di Sripoku.com