Tagihan Listrik Melonjak Usai Diskon 50 Persen, Anggota DPR: PLN Melindungi atau Merampok Rakyat?

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mendapat pertanyaan kritis terkait tagihan listrik para pelanggan PLN yang melonjak hingga 50 persen

Penulis: | Editor: Ign Prayoga
KOMPAS.com
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mendapat pertanyaan kritis terkait tagihan listrik para pelanggan PLN yang melonjak hingga 50 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mendesak Darmawan Prasodjo menjelaskan kenaikan tagihan listrik setelah program diskon 50 persen selesai. 

Mufti pun bertanya, apakah PLN berniat melindungi rakyat atau malah merampok rakyat karena kenaikan tagihan listrik tidak tanggung-tanggung, yakni meroket hingga 30-50 persen.

Hal ini dikatakan Mufti Anam saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PLN dan Pertamina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

"Pak Darmawan, rakyat kita ini bingung hari ini, Pak. Setiap hari mereka deg-degan bahkan jantungan, mereka merasa listrik tiap hari naik, apalagi setelah program diskon," ujar Mufti.

"Setelah program diskon selesai, kemudian rakyat kita merasakan bahwa listrik naik dengan sangat fantastis 30-50 persen," imbuhnya Mufti.

"Maka harapan kami, ini perlu penjelasan dari Bapak, karena saya ini kadang mikir, Pak. PLN ini sebenarnya perusahaan negara yang melindungi rakyat atau merampok duit dari rakyat," kata dia.

Mufti bertanya-tanya apakah tarif tersebut naik atau sebaliknya, mengingat bukan satu hingga dua pihak saja yang merasakan tingginya tagihan listrik.

Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta pihak PLN tidak berbohong jika memang tarif listrik itu sejatinya naik. Terlebih, ia merasa fenomena ini berbanding terbalik dengan penjelasan PLN yang menyatakan tarifnya normal.

"Maka kami ingin (Bapak) jelaskan di tempat ini, betul tidak listrik itu naik atau tidak? Jangan bohongin rakyat kami terus-terusan, Pak. Kalau tidak naik, nyatanya bukan satu dua orang, Pak, ribuan puluhan ribu rakyat kita yang merasakan bahwa ini naik," kata Mufti.

Ia juga mengingatkan, dalam situasi ekonomi saat ini, kenaikan tarif sekitar Rp 5.000 hingga Rp 10.000 tetap sangat memberatkan masyarakat.

Bahkan, uang sekitar Rp 1.000 pun sulit dicari untuk masyarakat berpendapatan rendah. 

"Rakyat kami Rp 1.000 aja kadang enggak pegang, Pak. Mari sekali-kali gunakan akal sehat kita, hati nurani kita untuk memastikan setidaknya jujur, lah, sama rakyat ini. Kalau naik karena apa, atau karena kendala apa, yang penting perlu penjelasan kepada rakyat agar mereka tidak terus-terusan was-was atas hal ini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat mengeluhkan lonjakan tagihan listrik pada bulan Maret 2025, alias setelah program diskon listrik selesai pada Februari 2025.

Diskon listrik tersebut diberikan kepada pelanggan daya terpasang di bawah 2.200 volt ampere (VA).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved