Kritik Kades Soal CSR di Media, Warga Karawang Terancam Dipenjara Satu Tahun

TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG — Yusup Saputra, seorang warga Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, terancam dipenjara selama satu tahun hanya lantaran menjadi narasumber berita dan mengritik Kepala Desa Pinayungan berinisial E.

Yusup Saputra dituduh telah melakukan pencemaran nama baik E selaku kepala desa,

Saat ini Yusup Saputra telah menjadi terdakwa dan prosesnya memasuki tahap akhir di Pengadilan Negeri (PN) Karawang.

Agenda sidang pada Senin (2/6/2025) adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa.

Yusup menjelaskan, kritik yang ia sampaikan dalam berita tersebut terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari salah satu perusahaan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Pinayungan.

"Awalnya permasalahan ini berkaitan dengan pemberitaan di salah satu media pada tahun 2023," kata Yusup Saputra kepada awak media usai sidang di PN Karawang, Senin (2/6/2025) kemarin.

Yusup Saputra menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mencari sorotan media, melainkan selaku tokoh masyarakat, dirinya dimintai keterangan oleh media tersebut.

"Saat itu ada wartawan yang datang dan meminta keterangan dari saya. Mungkin karena saya dianggap sebagai tokoh masyarakat di desa. Jadi bukan saya yang ingin diekspos," ujarnya.

Menurutnya, seluruh informasi yang ia sampaikan kepada wartawan bersumber dari keterangan pengacara perusahaan.

"Saya hanya menyampaikan informasi yang saya dengar langsung dari pengacara Nanang. Tidak ada yang saya tambahkan atau kurangi," katanya.

Yusup menyatakan bahwa kritik yang disampaikannya bersifat membangun dan tidak ditujukan secara personal.

Baca juga: Komplotan Maling Curi 2 Motor di Ciracas, Bolak-Balik Keluar Masuk Pekarangan seperti Rumah Sendiri

Baca juga: Wamenaker RI Janji Bantu Buruh yang Diduga Terkena PHK Sepihak di PT Nirwana Lestari Bekasi

Bahkan, saat memberikan keterangan kepada media ia tidak ada menyebutkan nama atau inisial siapa pun.

Yusuf mengaku hanya menyebut pihak pemdes.

"Dan yang saya sampaikan juga adalah kritik membangun demi perbaikan pemerintahan desa," ucapnya.

Ia juga menjelaskan, awal pelaporan tejadi pada tahun 2024.  

Dirinya telah memenuhi tiga kali panggilan dari aparat penegak hukum (APH) sebagai terlapor, sebelum akhirnya statusnya ditetapkan sebagai tersangka.

Dan pada akhir 2024, kembali dipanggil kepolisian dan langsung dinyatakan P21 dengan tuduhan membuat pernyataan tidak menyenangkan, merusak kehormatan kades, serta menuduh dan memfitnah.

Baca juga: Harga Emas Batangan Antam di Bekasi Selasa Ini Meroket Lagi hingga Rp 35.000 per Gram, Cek Detailnya

Baca juga: Lowongan Kerja Karawang: PT Sincetech Technology Indonesia Butuh Staf Compliance

Yusup mengaku kecewa dengan keputusan penyidik kepolisian, karena menurutnya ia hanya memberikan keterangan sebagai narasumber tanpa ada niat untuk menyudutkan siapa pun.

"Saya kecewa dengan keputusan penyidik. Saya hanya dimintai keterangan sebagai narasumber, tidak ada maksud untuk menyudutkan siapa pun," ujar Yusup.

Ia menyebut sebelumnya sudah ada upaya dari pihak lain untuk membantu memediasi kasus ini, namun tidak direspons oleh pihak pemdes.

"Ada yang ingin bantu memediasi, tapi dari pihak pemdes tidak ada tanggapan," ungkapnya.

Ia pun berharap proses hukum bisa berjalan secara adil dan transparan.

"Sebagai warga negara, kami ingin diperlakukan seadil-adilnya," ucap Yusup.

Baca juga: Lokasi Layanan Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi dan Karawang, Selasa 3 Juni 2025 Ini

Baca juga: SIM Keliling Kabupaten Bekasi, Selasa 3 Juni 2025 ini di wilayah Kecamatan Setu hingga Pukul 13.00

Sementara itu, kuasa hukum Yusup, Simon meminta agar kliennya dibebaskan karena dakwaan yang dilayangkan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers, mengingat perkara tersebut berkaitan dengan pemberitaan.

"Untuk perkara pemberitaan, seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers. Media yang membuat pemberitaan juga harus diproses melalui mekanisme Dewan Pers. Dan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana, hal itu merupakan kewenangan Dewan Pers," ujar Simon.

Sementara itu, Humas PN Karawang, Hendra Kusuma Wardana, menyatakan bahwa perkara Yusuf Saputra saat ini telah memasuki tahap akhir.

Agenda sidang pada pekan ini adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa.

Dalam surat tuntutan, jaksa menyatakan Yusuf Saputra terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Apabila terbukti bersalah, Yusuf terancam hukuman penjara selama satu tahun serta denda sebesar Rp100 juta, subsider dua bulan kurungan. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.