Nadiem Makarim Beri Penjelasan, Pengadaan 1,1 Juta Unit Laptop Dilakukan Untuk Mitigasi Dampak Covid

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi pada pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019-2022.

Pada periode tersebut, Kemendikbudristek dipimpin oleh Nadiem Makarim.

Dalam penyelidikan kasus ini, Kejagung telah memeriksa sejumlah pejabat Kemendikbudristek.

Nadiem Makarim pun menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Kepada awak media, Nadiem Makarim menjelaskan latar belakang pengadaan laptop chromebook pada periode 2019-2022.

Nadiem menjelaskan, di tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19. Situasi ini bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis untuk sektor pendidikan.

Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan melakukan mitigasi secara cepat untuk menekan dampak yang akan timbul, yakni learning loss atau hilangnya aktivitas pembelajaran di sekolah.

"Sehingga program pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang termasuk laptop, adalah bagian dari upaya mitigasi risiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung," kata Nadiem, dalam konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Ia menjelaskan, pengadaan sejumlah piranti TIK dilakukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh.

"Kemendikbidristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77 ribu sekolah dalam kurun waktu 4 tahun," katanya.

Selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh, katanya, perangkat TIK juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

"Dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak daripada learning loss," tuturnya.

Lebih lanjut, Nadiem menegaskan, dia menyadari dalam setiap kebijakan publik, soal pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal yang tak bisa ditawar.

"Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan asas transparansi, keadilan, dan itikad baik," ucap Nadiem.

Dia lantas menyatakan siap apabila dipanggil Kejaksaan Agung untuk memeberikan keterangan atau klarifikasi berkenaan dengan kasus ini.