Veronica Tan Prihatin Banyak Remaja Putri di Bekasi Nikah di Bawah Umur

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA --- Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mengaku prihatin atas informasi kurang berdayanya perempuan di sejumlah wilayah. 

Veronica Tan menduga salah satu penyebab kurang berdayanya perempuan adalah masih belum adanya kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender. 

Kurang berdayanya perempuan semisal masih ada yang anggapan remaja putri harus cepat-cepat dinikahkan.

“Saya dengar di sini masih banyak pernikahan di bawah umur,” kata Veronica Tan di sela-sela Acara Monitoring dan Evaluasi Piloting Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TB, di Kantor Kepala Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Hebat ! Perempuan Desa Sukadami Bekasi Jadi Kader Penggerak Berantas TBC

Padahal, pernikahan di bawah umur sering kali berakhir pada perceraian, sehingga  banyak mereka yang masih muda-muda itu kemudian terjebak salah pergaulan.

Akibat kondisi ekonomi yang buruk, tak sedikit dari mereka menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan praktik kriminal lainnya.

Wamen PPPA yakin,  bila perempuan dilibatkan dalam berbagai kesempatan untuk berdaya, mereka akan mampu menunjukkan perannya.

“Perempuan adalah pilar sosial, jika mereka diberi ruang, hasilnya luar biasa. Di Desa Sukadami ini adalah bukti konkret  pemberdayaan perempuan berjalan dalam mendukung program layanan kesehatan,” katanya.

Ia memastikan perempuan dan anak  Indonesia memiliki ruang perlindungan dari pemerintah.

Peran ibu-ibu akan selalu ada dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam program Desa Siaga TB ini. 

”Saya yakin perempuan akan bergerak, sepanjang mereka difasilitasi. Kementerian PPPA akan supportfully,” tegas Veronica.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono berharap peran ibu-ibu yang selama ini menjadi kader kesehatan di desa dapat lebih dioptimalkan dalam menyukseskan program pemerintah mengeliminasi TB.  

Ia menegaskan tugas  kader adalah memverifikasi ke rumah-rumah warga berdasarkan riwayat kesehatan dari rumah sakit.

Wamenkes memahami banyak tantangan terkait stigma masyarakat terhadap penderita TB, sehingga mereka tak mau diperiksa.

“Ini tantangan kader. Saya  yakin ibu-ibu kader bekerja bukan karena insentif, tapi memang terpanggil melayani masyarakat. Tapi kami dari Kemenkes sebenarnya ada dana kalau ibu-ibu bisa mengobati  dan mengawasi sampai selesai. Akan ada dana tambahan dari Global Fund,” janji Wamenkes.