20 Kades di Sumsel Terjaring OTT karena Kumpulkan Uang untuk Menyuap Aparat Hukum

TRIBUNBEKASI.COM, LAHAT -- Sebanyak 20 kepala desa (kades) di Sumatra Selatan (Sumsel) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga mengumpulkan uang untuk menyuap aparat penegak hukum.

Mereka terjaring OTT yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. 

OTT tersebut berlangsung di kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Kamis (24/7/2025) sore.  

Dalam OTT tersebut, aparat Kejaksaan juga menangkap dua aparatur sipii negara (ASN) yang salah satunya adalah seorang camat. 

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah menjelaskan, OTT dilakukan berdasarkan perintah langsung Kepala Kejati Sumsel Yulianto, menyusul laporan mengenai adanya pungutan yang mengatasnamakan aparat hukum.

Pungutan ini menyasar para kepala desa.

“Setiap kepala desa diminta menyerahkan dana Rp 7 juta. Dana tersebut diduga berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari keuangan negara,” ujar Adhryansah dalam konferensi pers, Jumat dini hari.

Dana itu disebut dikumpulkan melalui forum yang digelar Ketua Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Pagar Gunung, dengan dalih membahas pelaksanaan APBDes.

Namun dalam forum itu, kepala desa diminta menyetor uang yang diduga akan diberikan ke oknum aparat penegak hukum.

Rapat

OTT itu dilakukan saat para kades sedang menghadiri rapat persiapan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kantor Camat Pagar Gunung.

Dalam operasi tersebut, tim kejaksaan juga mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang tunai.

Setelah terkena OTT, puluhan Kades tersebut langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.

Mereka tiba pada pukul 22.35 WIB dengan pengawalan ketat dari tim Kejati Sumsel dan TNI.

Pantauan di lapangan, sebanyak 22 orang itu digelandang ke ruangan pemeriksaan penyidik.

Pakai Rompi Tahanan

Dua orang dari 22 orang yang terjaring OTT di Lahat, tampak sudah mengenakan rompi tahanan dan keduanya pun dengan kondisi tangannya diborgol.

Hal ini terlihat saat berada di Kantor Kejati Sumsel di Jalan Gub H Bastari Jakabaring Palembang, Kamis (24/7/2025) malam.

Tampak raut wajah keduanya pun tampak pasrah saat dikawal petugas untuk dibawa ke sebuah ruangan di Kejati Sumsel.

Namun pihak Kejati Sumsel hingga berita ini dimuat belum menyebutkan siapa saja yang berstatus tersangka dalam kasus OTT Tersebut.

Hingga Jumat pagi, semua orang yang diamankan masih berstatus saksi, karena penyidik masih mendalami bukti permulaan.

Namun, pantauan Kompas pada pukul 05.00 WIB menunjukkan dua orang telah memakai rompi tahanan warna merah dan diborgol, lalu digiring ke ruang tahanan Kejati Sumsel.

“Kami sedang menelusuri bukti permulaan yang cukup agar perkara ini bisa segera ditingkatkan ke tahap penyidikan,” tambah Adhryansah.

Kejati Sumsel menekankan agar kepala desa tidak mudah tergiur atau takut oleh permintaan dana yang mengatasnamakan aparat penegak hukum.

“Gunakan ADD sesuai Musrenbangdes. Jangan ambil langkah hukum tanpa dasar. Jika perlu, minta pendampingan kepada Kejari melalui program Jaga Desa,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, pemahaman kepala desa terhadap regulasi hukum masih minim, sehingga penting dilakukan pendampingan hukum berkala oleh kejaksaan.

“Tindakan ini bukan hanya penindakan, tapi bentuk pencegahan agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Sripoku.com