Pejabat BIN Pukul Anggota Satpol PP di Kantor Gubernur Kalteng, Dipicu Masalah Parkir Mobil

TRIBUNBEKASI.COM, PALANGKA RAYA – Seorang pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) Kalimantan Tengah (Kalteng), diduga menghajar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kantor Gubernur Kalteng, Kamis (24/7/2025).

Kejadian tersebut bermula ketika pejabat BIN Daerah Kalteng tersebut ditegur lantaran mobil dinasnya diparkir di area parkir khusus Gubernur. 

Teguran dari petugas satpol PP itu memicu kemarahan hingga pejabat BIN tersebut mengeluarkan pernyataan tegas di hadapan sejumlah orang yang berada di lokasi.

“Kalau ada yang nggak suka sama BIN di sini, silakan sampaikan ke kantor saya. Saya akan cari orangnya dan akan klarifikasi kalau ada masalah dengan BIN. Ini harkat dan marwah BIN,” ujarnya dalam nada tinggi.

Ia juga sempat menyinggung keberadaan saksi yang melihat kejadian tersebut.

“Kalau ada yang merasa jadi saksi, secara tertulis ya, silakan sampaikan. Jangan bilang saksi-saksi tapi tidak berani menyampaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Trantibum Satpol PP Kalteng, Eric Dovico membenarkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung dengan pihak Binda Kalteng.

Menurutnya, insiden ini akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh.

“Sudah ada klarifikasi dengan pejabat Binda Kalteng. Kita akan lakukan mediasi secara kekeluargaan dulu. Intinya kembali lagi ke pihak korban untuk tindak lanjut selanjutnya,” ungkap Eric.

Meski demikian, Eric mengakui bahwa informasi yang diterimanya menyebut ada dua anggota Satpol PP yang mengalami lebam akibat dugaan pemukulan.

Namun, pihaknya masih menunggu kejelasan dari hasil visum yang kabarnya telah dilakukan di Polresta Palangka Raya.

“Informasinya seperti itu (ada dua anggota yang lebam). Tapi kita masih belum tahu pasti kejelasannya. Kita juga dengar korban sudah ke Polres untuk visum, tapi kita menunggu hasilnya,” ujarnya.

Eric menegaskan, Satpol PP masih mengedepankan proses mediasi karena insiden ini melibatkan mitra kerja pemerintah daerah, yakni Binda Kalteng.

“Ini erat kaitannya dengan mitra kerja kita. Kita akan tetap menjaga hubungan baik dan sinergitas dengan stakeholder, termasuk BIN. Tapi kalau memang nanti perlu ada langkah hukum, ya kita lihat dulu sejauh mana perlakuan yang terjadi terhadap korban,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan terkait benar atau salahnya tindakan yang terjadi karena masih perlu mendengar keterangan dari semua pihak, termasuk korban.