Sampel Beras di Pasar Induk Cipinang Dibawa ke Laboratorium untuk Diuji

TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA -- Kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, dipertanyakan setelah merebaknya informasi tentang beras oplosan.

Hal ini membuat konsumen bertanya-tanya tentang kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang.

Merespons situasi ini, Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama Satgas Pangan Jakarta melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan dan kualitas beras di sejumlah lokasi distribusi.

Pengecekan dilakukan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (25/7/2025).

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry menuturkan pihaknya mengambil sampel beras untuk diuji laboratorium.

Menurutnya, uji laboratorium dilakukan di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Kami juga mengambil sampling dari berbagai merek beras untuk diuji di laboratorium,” kata Ardila kepada wartawan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsumen terlindungi dari potensi peredaran beras bermutu rendah maupun yang tidak sesuai standar.

Lebih lanjut, Ardila menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana dari hasil uji laboratorium terhadap beras yang disampling.

“Kalau nanti hasil uji lab menunjukkan adanya unsur pidana, kami akan tegas melakukan penindakan hukum,” tegasnya.

Selain itu pula memastikan stok beras di lapangan mencukupi dan harga sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kami bersama rekan-rekan Satgas Pangan melakukan pengecekan langsung untuk menjamin ketersediaan dan mutu beras di lapangan," sambungnya.

Sejauh ini Satgas Pangan DKI menyebut belum dapat menyampaikan hasil temuan lebih lanjut. 

AKBP Ardila menerangkan secara kasat mata ada beberapa hal yang dicermati tapi untuk kepastian akan menunggu hasil uji lab.

Satgas Pangan Polda Metro Jaya memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala bersama instansi terkait demi menjaga kestabilan pangan serta melindungi masyarakat dari praktik curang dalam distribusi beras.