Sekolah Terhimpit Proyek Tol, Japek Selatan Tunggu Pemkab Bekasi Siapkan Lahan Relokasinya

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI — Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhimpit proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan Paket IIA Setu-Sukaragam.

Atas hal itu, Pimpinan Proyek (Pimpro) Japek Selatan Paket IIA, Eko Budi Siswandi mengatakan, bahwa pekerjaan Tol Japek Selatam Paket 2A ini mulai September 2023.

Saat itu proyek masuk belum siap 100 persen untuk kesiapan lahannya.

Akan tetapi, karena ini merupakan proyek strategis nasional (PSN), maka prosesnya dilakukan secara paralel antara kesiapan lahan dan kontruksi.

"Diharapkan saat kontruksi berjalan juga proses lahan bisa selesai. Tapi ketika sampai posisi di Mei 2024 terkait dengan karakteristik khusus ini belum ada perkembangan pada saat itu," kata Eko Budi Siswandi saat ditemui TribunBekasi pada Jumat (25/7/2025).

Ia melanjutkan, karena tidak ada perkembangan soal lahan pengganti sekolah itu, pihak proyek berinisiasi mencari langkah-langkah agar tetap dapat progres pekerjaan meskipun lahannya tetap berproses di P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lahan.

Baca juga: Dua Pelaku Jual Beli Kontrakan Fiktif di Bekasi Ditangkap Polisi, Terancam Penjara Empat Tahun

Baca juga: Palak Pedagang Nanas di Bekasi, Dua Anggota Ormas Terancam 11 Tahun Penjara

Eko Budi Siswandi menegaskan pihaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi agar pekerjaan pembangunan tetap berjalan meskipun sekolahnya belum direlokasi.

"Kami bersurat dengan jaminan K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan) dan disetujui Pemkab Bekasi," katanya.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan, pekerjaannya tidak sampai selesai hanya sebatas pondasi, kolom, dan pier. 

Pihaknya berupaya meminimalisir dampak saat proses pekerjaan di lokasi tersebut.

Bahkan, proses kontruksinya juga menggunakan bore pile tidak menggunakan paku bumi atau pancang.

"Dan selesai pada November 2024, sehingga setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi pekerjaan sampai menunggu selesai proses relokasi sekolah," katanya.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Terbukti Suap PAW Harun Masiku

Baca juga: Lowongan Kerja Bekasi: PT Schlemmer Automotive Indonesia Butuh QC Patrol

Eko Budi Siswandi menyebutkan, pihaknya tidak berwenang terkait proses kesiapan lahan untuk relokasi sekolah. 

Ia hanya menunggu kesiapan lahan relokasi yang ditentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serta prosesnya pada P2T dan PPK lahan.

"Kami belum bisa melakukan kalau lahannya belum ada dan belum ada proses pembebasan, yang lama belum dibayar yang baru belum dibayar, jadi kita belum bisa masuk lakukan pembangunan sekolahnya," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) lambat dalam proses relokasi bangunan sekolah terhimpit proyek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan atau Japek II.

Sebab, rencana relokasi ke tempat baru itu sudah satu tahun lalu. Akan tetapi hingga saat ini belum juga terlaksana.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menjelaskan bahwa pencarian lahan pengganti sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik).

Baca juga: Pria Paruh Baya Cabuli Balita, Iming-Imingi Korban dengan Sepatu Baru

Baca juga: Bupati Bekasi Minta Pengembang Arthera Hill Tanggungjawab Penanganan Banjir

Hal itu berdasarkan hasil rapat tahun lalu.

“Tahun lalu sudah dibahas dan dirapatkan, hasilnya Disdik lah yang mencari lokasi lahan pengganti. Tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari Disdik terkait penilaian lokasi dari tiga lokasi yang telah diusulkan,” kata Chaidir kepada awak media pada Jumat (25/7/2025).

Ia mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan Dinas Pendidikan agar proses penentuan lahan segera dilakukan. Namun demikian, belum ada tindak lanjut.

“Disdiknya sudah kami ingatkan melalui lisan, karena kasihan sekolah itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengungkapkan pihaknya masih dalam proses menentukan lokasi lahan pengganti.

“Kami masih menentukan lahan yang akan dibangun sekolah sebagai pengganti,” ujarnya.

Baca juga: Turun Lagi Rp 11.000 per Gram, Emas Batangan di Bekasi Jumat ini Dijual Segini

Baca juga: Komplotan Maling Bobol Minimarket dan Angkut Barang Senilai Rp 56 Juta

Imam menjelaskan, jika lahan sudah ditetapkan, pembangunan sekolah akan dilakukan oleh Jasa Marga selaku pengelola proyek jalan tol.

“Jadi nanti yang bangun itu pihak Jasa Marga,” kata Imam.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, menyebutkan bahwa sudah ada dua lokasi lahan yang diajukan untuk relokasi SDN Burangkeng 04.

Menurutnya, Dinas Pendidikan bersama BPKAD dan pihak sekolah akan melakukan survei terhadap dua lahan tersebut untuk menilai kesesuaiannya, mulai dari luas tanah hingga aksesibilitas.

“Kalau memang memenuhi syarat, seperti luas dan akses jalan, maka akan disetujui. Kalau sebelumnya ada bangunan sekolah, maka akan dibangun kembali dengan bangunan baru,” kata Hudaya.

Ia menjelaskan bahwa proses saat ini masih dalam tahap usulan dan belum sampai ke tahap penunjukan lahan definitif.

Baca juga: Pemkab Bekasi Luncurkan Logo Hari Jadi Kabupaten ke-75, Ini Maknanya

Baca juga: Bongkar Korupsi Kuota Haji, KPK Bidik Travel hingga mantan Menteri Agama

Relokasi juga harus sesuai dengan nilai bangunan eksisting dan pihak Jasa Marga akan membangun kembali sekolah di lokasi yang ditetapkan.

“Dari pengajuan dua ini, nanti bersama-sama dengan Jasa Marga akan melihat mana yang lebih cocok. Nah, itu nanti dibangunkan lagi kalau ada bangunannya,” tambahnya.

Hudaya menambahkan bahwa proses relokasi turut melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung nilai aset sekolah secara independen.

Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pengajuan dua lahan tersebut.

“Menunggu tindak lanjut dari usulan itu,” tuturnya.

Ia menyebut lambatnya proses relokasi disebabkan oleh status kepala sekolah yang masih sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Baca juga: Lokasi Samsat Keliling di Kota/Kabupaten Bekasi Karawang Jumat 25 Juli 2025

Baca juga: Perpanjangan SIM Kabupaten Bekasi Jumat 25 Juli 2025 di Dua Lokasi Satpas

Meski begitu, kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Burangkeng 04 dinilai sudah sangat mendesak dan membuat khawatir para guru serta siswa.

“Saya lihat anak-anaknya sekolah di bawah proyek. Kita coba upayakan, nanti saya coba kabid untuk berkoordinasikan di kendala-kendala yang ada, misalnya terkait kepala sekolahnya masih Plt. Apakah memang tidak bisa sama sekali atau bagaimana bisa sampai jadi lambat,” tandas Hudaya. 

Baca berita TribunBekasi.com lainnya di Google News

Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp.